Surabaya, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025.
Di tengah capaian sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif, Fraksi Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada angka-angka administratif yang belum tentu mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Sebagaimana diberitakan JatimTimes.com, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Siadi, menilai capaian pembangunan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan di lapangan.
“Padahal sesungguhnya masih banyak daerah kantong kemiskinan dan kemiskinan ekstrim realitas di lapangan,” tegas Siadi dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim belum lama ini.
“Pemprov harus punya konsepsi program untuk mengatasi problem tersebut dengan memperhatikan kondisi lapangan,” lanjutnya.
Catatan tersebut menjadi sorotan utama Fraksi Golkar di tengah capaian ekonomi Jatim yang pada 2025 tumbuh 5,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Namun, Golkar menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.
Angka kemiskinan Jatim masih berada di kisaran 9,30 persen, dan kantong-kantong kemiskinan ekstrem dinilai masih ditemukan di sejumlah daerah.
Tak hanya menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi, Fraksi Golkar juga membedah efektivitas program perlindungan sosial pemerintah daerah.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Berdasarkan catatan Fraksi Golkar, usulan kebutuhan program Rutilahu di Jatim mencapai 200 ribu unit.
Namun setelah disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hanya sekitar 93 ribu unit yang dinyatakan memenuhi syarat.
Dari jumlah tersebut, realisasi program dinilai masih sangat minim, yakni hanya 500 unit melalui APBN dan 51 unit melalui APBD Provinsi Jatim.
Fraksi Golkar juga mengkritisi klaim keberhasilan misi dagang Jawa Timur yang selama ini disebut menghasilkan transaksi hingga Rp16,3 triliun.
Berdasarkan hasil penelusuran Panitia Khusus DPRD Jatim, nilai tersebut ternyata belum sepenuhnya terealisasi.
“Hasil penelusuran Pansus ke dinas terkait, diperoleh penjelasan bahwa nilai transaksi misi dagang yang tertulis Rp16,3 triliun ternyata masih berupa nilai potensial, belum menjadi nilai realisasi,” ungkap Siadi.
Di sektor tata kelola Badan Usaha Milik Daerah, Fraksi Golkar juga memberi perhatian serius terhadap rendahnya kinerja dan kontribusi BUMD bagi Pendapatan Asli Daerah.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa Pemprov harus segera menyusun strategi konkret untuk mengatasi problem kemiskinan yang masih nyata di lapangan.
Peringatan ini menjadi semakin krusial mengingat Jawa Timur memiliki target ambisius untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam dua tahun ke depan.
Publik menanti apakah Pemprov akan serius merespons kritik ini atau justru tetap terbuai oleh statistik makro yang tak otomatis membuat rakyatnya sejahtera.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
—
