Jakarta, rakyat menilai — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukanlah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan dari Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, pernyataan ini langsung diklarifikasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.
Doli menegaskan bahwa tidak mungkin ada kebijakan menteri yang tidak diketahui oleh Presiden. “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, kebijakan Bahlil justru bertujuan memperbaiki tata niaga gas LPG 3 kg agar lebih terkontrol dan tepat sasaran. “Yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” tambahnya.
Doli pun menepis anggapan bahwa kebijakan ini dibuat tanpa koordinasi dengan Presiden Prabowo. “Saya tegaskan, tidak ada satu pun menteri di jajaran kabinet Pak Presiden—Presiden mana saja—yang bisa mengambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari Presiden,” tegasnya.
Dasco: Presiden Prabowo Turun Tangan! Pengecer Gas LPG 3 Kg Bisa Jualan Lagi
Sebelumnya, Dasco menyatakan bahwa Presiden Prabowo akhirnya turun tangan setelah melihat kepanikan masyarakat akibat aturan pengecer gas LPG 3 kg. “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Menurut Dasco, setelah berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia, Presiden langsung menginstruksikan agar pengecer kembali berjualan seperti biasa. “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan stok gas LPG 3 kg tetap aman. “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” tegas Dasco.
Bahlil: Subsidi Gas 3 Kg Tak Dikurangi, Pemerintah Hanya Perbaiki Sistem!
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi volume maupun subsidi gas LPG 3 kg. “Dalam APBN Rp 87 triliun dialokasikan negara untuk subsidi LPG ini, dan harus betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, salah satu alasan kebijakan ini dibuat adalah untuk memastikan distribusi gas lebih terkontrol, mengingat saat ini penjualan di tingkat pengecer sulit diawasi pemerintah.
Sebagai solusi, Bahlil menawarkan skema baru dengan mengubah pengecer menjadi sub pangkalan. “Tujuannya agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol,” jelasnya.
Pemerintah pun memastikan bahwa kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sumber: Liputan 6
