Senayan, rakyat menilai– Politisi senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai-ramai masuk dalam kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurut Firman, organisasi yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini seharusnya diisi oleh figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang kehutanan serta lingkungan hidup. Bukan justru dipenuhi oleh orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya.
“Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” tegas Firman dalam keterangannya, Jumat (7/3).
ASN Tergeser, Firman: “Rekrutmen Pemerintah Jadi Sarat Kepentingan Politik!”
Tak hanya itu, Firman juga menilai kebijakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, sebagai langkah yang menyesatkan dan melemahkan posisi ASN. Seharusnya, kata dia, rekrutmen pejabat di lembaga pemerintahan berbasis merit system, bukan diwarnai kepentingan politik.
“Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” ujar Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Menurutnya, praktik semacam ini semakin marak dalam pemerintahan beberapa tahun terakhir. Ia pun menilai bahwa sistem rekrutmen yang didominasi kepentingan politik ini telah menjadi tren berbahaya bagi birokrasi Indonesia.
Minta Presiden Prabowo Bertindak: “Jangan Sampai Jadi Preseden Buruk!”
Atas kondisi ini, Firman Soebagyo meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menertibkan rekrutmen di lembaga pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa kemarahan publik terhadap praktik semacam ini semakin meningkat.
“Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” tegas Ketua Dewan Pembina SOKSI itu.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri KLHK Nomor 32 Tahun 2025, yang beredar luas di media sosial, setidaknya 12 kader PSI masuk dalam kepengurusan FOLU Net Sink 2030.
Yang lebih mengejutkan, pengurus FOLU ini disebut bakal menerima gaji fantastis, dengan rincian:
- Penanggung Jawab: Rp50 juta
- Wakil Penanggung Jawab: Rp40 juta
- Dewan Penasihat Ahli: Rp25 juta
- Ketua Pelaksana: Rp30 juta
- Ketua Harian I dan II: Rp30 juta
- Sekretaris: Rp30 juta
- Ketua Bidang: Rp30 juta
- Anggota: Rp20 juta
- Staf: Rp8 juta
Dengan jumlah sebesar itu, Firman menegaskan bahwa pengangkatan kader partai di lembaga pemerintah bukan hanya soal politik, tetapi juga menyangkut efisiensi anggaran negara.
“Jangan sampai ini jadi kebiasaan yang dibiarkan. Ini bukan sekadar bagi-bagi jabatan, tapi juga beban anggaran yang besar!” pungkasnya.
Sumber: golkarpedia.com
