JAKARTA, RakyatMenilai.com – Masalah dualisme kepemimpinan di tubuh Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) akhirnya tuntas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara resmi menegaskan bahwa pemerintah hanya mengakui satu kepemimpinan yang sah, yaitu di bawah Ketua Umum Mukhamad Misbakhun.
Penegasan ini disampaikan Menkum saat menerima jajaran Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh penting SOKSI, termasuk Ketua Umum Mukhamad Misbakhun, Sekjen Puteri Komarudin, Ketua Dewan Pembina Ahmadi Noor Supit, dan Ketua Dewan Kehormatan Oetojo Oesman.
Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah atas dukungan dan pengakuan resmi yang diberikan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Hukum kepada SOKSI di bawah kepemimpinan saya. Hal ini sejalan dengan keputusan Partai Golkar yang juga menegaskan bahwa SOKSI hanya ada satu,” tutur Misbakhun, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.
Misbakhun menambahkan, sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pihaknya terus berupaya merangkul kubu yang berseberangan demi memperkuat konsolidasi SOKSI di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa sistem administrasi dan pelayanan hukum di kementeriannya kini dirancang untuk meminimalisir potensi konflik organisasi di masa mendatang.
“Kemenkum memastikan takkan ada konflik lagi karena sistem yang sedang dibangun dirancang agar tidak memungkinkan munculnya dualisme. Sistem pelayanan ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan dualisme secara lebih teliti, sehingga jika ada kemiripan nama dalam bentuk apa pun, akan otomatis ditolak,” tegasnya.
Supratman juga menambahkan bahwa setiap keputusan yang sudah diterbitkan oleh Kemenkum terkait pengesahan organisasi bersifat final.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meskipun SOKSI merupakan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, ia tetap memiliki keterikatan historis dan emosional dengan Partai Golkar sebagai salah satu organisasi pendiri.
“SOKSI memang ormas yang mandiri, tetapi tetap menjadi bagian dari Partai Golkar. Karena itu, Kemenkum menghormati dan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar terkait pengakuan atas SOKSI dibawah kepemimpinan Pak Misbakhun,” pungkasnya. Pengakuan ini sekaligus menjadi penutup babak dualisme yang sempat melanda organisasi pendiri Golkar tersebut. {golkarpedia}
