Jakarta, rakyatmenilai.com – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong pemerintah untuk segera merevisi kebijakan anggaran pertahanan yang dinilai tidak proporsional. Sorotan utamanya tertuju pada minimnya tunjangan yang diterima pilot tempur TNI Angkatan Udara (AU), yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko tinggi dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia di wilayah yang sangat luas.
Pernyataan ini disampaikan Nurul dalam agenda Kunjungan Kerja spesifik Komisi I DPR RI di Markas Komando Operasi Udara II Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, pilot tempur memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pertahanan negara, namun penghasilan yang mereka terima masih jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan beban tugasnya.
Saat ini, pagu indikatif anggaran untuk TNI AU hanya sekitar Rp11 triliun. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 60 persen dari angka tersebut habis untuk belanja pegawai, sehingga hanya tersisa sekitar 40 persen untuk kebutuhan operasional lainnya seperti perawatan alutsista dan pelatihan.
Tunjangan pilot tempur yang ada saat ini dinilai sangat kecil. Ketimpangan ini terjadi di tengah kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kompleksitas pengamanan udara yang ekstrem, sementara negara-negara tetangga terus memodernisasi kekuatan udaranya.
Sebagaimana dikutip dari laman DPR RI, Nurul menegaskan bahwa saat ini nilai pendapatan yang diterima para penerbang masih belum mencerminkan besarnya pengorbanan dan keahlian khusus yang mereka miliki. “Kami jelas berharap bahwa kesejahteraan pilot tempur juga dinilai dengan baik. Kalau ada peningkatan, karena menurut kami nilainya sangat kecil,” ujar Nurul.
Ia juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran yang sangat timpang. Dari total pagu indikatif sekitar Rp11 triliun, porsi untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan alutsista hanya menyisakan porsi yang sangat minim. “Hanya 40 persen untuk yang lain-lainnya. Kalau membandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan segala yang harus dilakukan, jumlahnya masih terlalu kecil,” tegasnya.
Menurutnya, jika alokasi anggaran tidak segera diperbaiki, modernisasi alutsista seperti pengadaan jet tempur Rafale tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang sejahtera dan termotivasi. Pilot tempur adalah aset strategis yang membutuhkan biaya pendidikan dan pelatihan sangat besar, sehingga negara tidak boleh rugi dengan memberhentikan mereka lebih awal atau memberikan kompensasi yang tidak layak.
Selain soal kesejahteraan, Nurul juga menyoroti aspek teknis dari modernisasi alutsista TNI AU. Ia menilai bahwa proses alih teknologi dan perawatan pesawat tempur baru berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. “Pesawat-pesawat yang dibeli, yang datang ke sini, masalah spare part dan maintenance-nya biasanya dilakukan alih teknologi dan knowledge dari pihak pabriknya,” katanya.
Ia menjelaskan, personel TNI AU yang bertugas di bidang perawatan telah memperoleh pelatihan langsung dari produsen pesawat sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru. “Kalau pun ada teknologi baru, adaptasinya bisa cepat dilakukan. Tidak terlalu sulit karena mereka sudah terbiasa memegang peralatan termasuk pesawat-pesawat tempur yang ada,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai kemampuan teknis prajurit TNI AU menjadi faktor penting dalam menjaga kesiapan operasional alutsista sekaligus meminimalkan ketergantungan pada pihak asing dalam proses perawatan pesawat tempur. Ini adalah modal besar yang sayang jika tidak didukung dengan kesejahteraan yang memadai.
Di akhir keterangannya, Nurul berharap Kementerian Pertahanan dapat mendistribusikan anggaran secara lebih proporsional, termasuk memprioritaskan peningkatan tunjangan bagi pilot tempur TNI AU agar sejalan dengan tuntutan tugas yang mereka emban. “Semoga anggaran dari Kemenhan khususnya bisa didistribusikan lebih pada peningkatan untuk TNI Angkatan Udara. Kalau ada peningkatan, ini diprioritaskan untuk memberikan tunjangan lebih kepada para pilot tempur tersebut,” pungkasnya.
Jika tuntutan ini diabaikan, kekhawatiran akan menurunnya moral dan semangat para penerbang elite bisa menjadi ancaman serius. Di saat angkasa Indonesia semakin ramai dan kompleks, kesejahteraan para pilot tempur adalah harga mati yang tidak bisa ditawar demi menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa di langit biru Nusantara.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
