Jakarta, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan membuahkan hasil nyata di Kota Surakarta. Melalui kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi, kawasan kumuh di daerah tersebut berhasil ditata dengan pembangunan rumah layak huni.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi ini. Ia menilai bahwa langkah tersebut bukan hanya solusi sementara, tetapi sebuah ekosistem yang utuh dalam mengatasi permasalahan perkotaan.
“Tentu, contoh yang dijelaskan oleh SMF sebenarnya sangat baik, karena ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar SMV bisa membawa solusi untuk permasalahan yang ada di tengah masyarakat,” ujar Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan SMV di bawah Kementerian Keuangan pada Senin (25/5/2026). Sebagaimana diberitakan Golkar2029.com, ia menekankan, bukan hanya kawasan kumuhnya saja yang tertangani. Lebih dari itu, akses permodalan usaha masyarakat juga bisa dibantu oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui pembiayaan ultra mikro.
Menurut Puteri, keterpaduan ini adalah kunci. “Jadi kami melihat ini sebagai sebuah ekosistem yang ditunjang oleh SMV Kemenkeu,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat VII ini mendorong agar keberhasilan di Surakarta tidak berhenti hanya sampai di situ. Ia meminta konsep kolaborasi tersebut untuk direplikasi ke daerah-daerah lain di Indonesia.
“Harapan saya, apa yang sudah dimodelkan di Surakarta ini bisa menjadi sebuah contoh konsep untuk nanti diimplementasikan di kabupaten/kota lainnya,” ujarnya. Ia menyebut model ini bisa menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran dalam menuntaskan masalah permukiman kumuh.
Sinergi antar SMV Kementerian Keuangan ini dinilai tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi warga. Hal ini terlihat dari keterlibatan aspek pembiayaan ultra mikro dari PIP yang memungkinkan warga binaan memiliki kegiatan usaha produktif.
Tidak hanya fokus pada kawasan kumuh, dalam kesempatan yang sama Puteri juga menyoroti isu aksesibilitas dana penanganan bencana. Ia mendorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk lebih mempermudah kepala daerah dalam mengakses Dana Kebencanaan.
“Harapan kita ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman kepala daerah yang selama ini mengalami keterbatasan dalam menangani bencana di tempatnya masing-masing,” ungkap Puteri. Ia berharap BPDLH dapat menjadi jembatan solutif sehingga proses administrasi tidak menjadi penghalang bagi daerah yang sedang dalam masa pemulihan pasca bencana.
Sementara itu, menanggapi dorongan Puteri, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto menginformasikan bahwa pihaknya masih menyusun regulasi teknis. Regulasi tersebut diperlukan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mudah berpartisipasi dalam skema pemanfaatan dana abadi kebencanaan.
Pemerintah Kota Surakarta sendiri menyambut baik sinergitas ini. Penataan yang melibatkan dana sebesar Rp4,48 miliar untuk membangun puluhan unit rumah layak huni ini dinilai mampu memberikan dampak ganda, baik dari segi lingkungan maupun peningkatan kemandirian ekonomi warga melalui akses pembiayaan UMKM.
Puteri Komarudin menegaskan bahwa keberpihakan negara terhadap warga yang hidup di kawasan kumuh harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar wacana. “Kami akan terus mengawal agar program-program TJSL SMV Kemenkeu ini tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi merata hingga ke seluruh pelosok tanah air,” tutupnya.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
