Tangerang Selatan, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti nasib tragis para guru honorer di Indonesia. Ia menilai kondisi yang dialami para pahlawan tanpa tanda jasa ini sangat memprihatinkan, dengan gaji kecil dan status kepegawaian yang tak jelas. Komitmen konstitusional untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara seolah hanya menjadi slogan belaka bagi mereka.
“Kami mengharapkan agar pemerintah benar-benar menyikapi isu guru honorer ini secara serius karena penyelesaian persoalan guru honorer tidak dapat dibebankan hanya pada satu kementerian saja,” tegas Mekeng di Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026) sebagaimana dirilis oleh media nasional Golkar2029.com.
Dalam pandangannya, persoalan guru honorer adalah masalah kompleks yang membutuhkan kerja kolektif. Ia meminta adanya sinergi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Keuangan, hingga Kementerian PANRB. Tanpa koordinasi yang solid, kata dia, penyelesaiannya akan terus berjalan di tempat.
Mekeng mengidentifikasi setidaknya ada empat masalah utama yang membuat nasib guru honorer kian terkatung-katung. Pertama, ia menyoroti adanya paradoks anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang tidak juga menyentuh kesejahteraan mereka secara signifikan. “Mengapa anggaran pendidikan 20 persen belum mampu menyentuh kesejahteraan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya secara signifikan? Ke mana alokasi anggaran tersebut jika gaji mereka di daerah besarannya hanya ratusan ribu rupiah per bulan?” ujar Mekeng dengan nada prihatin.
Kedua, Mekeng menyinggung adanya dualisme status hukum yang membelenggu para guru honorer. Mereka berada di persimpangan antara definisi sebagai tenaga kerja (di bawah UU Ketenagakerjaan) dan tenaga pendidik (di bawah UU Guru dan Dosen). Celah hukum ini membuat perlindungan terhadap mereka menjadi tidak maksimal dan mudah dimainkan.
Ketiga, ia mengkritik keras sistem tata kelola yang bagaikan permainan ping-pong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Adanya terkesan ‘ping-pong’ antara tanggung jawab pemerintah pusat… dengan pemerintah daerah terkait pengangkatan dan penggajian PPPK,” tutur Mekeng. Kondisi ini menyebabkan guru honorer kerap menjadi korban lempar tanggung jawab birokrasi.
Keempat, masalah utama lainnya adalah skema seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai timpang. Mekeng menilai sistem tersebut belum mempertimbangkan masa bakti dan pengabdian panjang para guru secara proporsional, di mana nilai tes kognitif masih menjadi prioritas utama dibandingkan dedikasi di lapangan.
Menyikapi tumpukan persoalan ini, Melchias Mekeng meminta pemerintah untuk tidak hanya berbicara, tetapi segera meluncurkan kebijakan afirmatif yang nyata. Menurutnya, langkah konkret yang harus segera diambil antara lain adalah menyusun pusat data nasional guru honorer yang akurat. Tanpa data yang valid, semua kebijakan yang dibuat akan berjalan di tempat.
Ia juga mendorong adanya percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tanpa diskriminasi biaya politik. Selain itu, ia menyerukan perlunya standar minimal gaji bagi guru non-ASN agar mereka tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan. Guru juga harus diberikan akses pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi secara merata serta berkelanjutan.
Pernyataan tegas dari Fraksi Partai Golkar di MPR ini merupakan angin segar bagi jutaan guru honorer di seluruh Indonesia yang selama ini berjuang dengan penghasilan tak layak. Nasib mereka, seperti yang diungkapkan oleh penggerak pendidikan Ki Hajar Dewantara, “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” (di depan memberi contoh, di tengah membangun kemauan, di belakang memberikan dorongan), tetapi ironisnya kini mereka sendiri yang butuh keteladanan dan keadilan dari para penguasa.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
