GURU Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies (BUFS), Korea Selatan, Prof. Ali Mochtar Ngabalin, menilai kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, teknologi, militer, maupun diplomasi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga ideologi, ketahanan keluarga, dan nilai-nilai moral.
Menurut Ngabalin, bangsa yang memiliki kesadaran sejarah akan lebih mampu menyaring berbagai pengaruh global tanpa kehilangan jati dirinya.
“Negara yang punya ingatan tahu apa yang harus diterima dan yang harus ditolak sebelum terlambat. Masa depan bangsa tidak melulu soal tentara, teknologi, diplomasi, cadangan energi, atau kekuatan ekonomi,” kata Ngabalin dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Ia mengatakan masa depan bangsa juga ditentukan oleh keberanian mempertahankan keluarga, moral publik, dan martabat sejarahnya. “Itulah yang kita sebut ideologi,” ujarnya, dikutip dari Golkarpedia.
Rusia Dinilai Menempatkan Ideologi sebagai Kepentingan Strategis
Ngabalin menilai Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin menempatkan persoalan ideologi sebagai bagian penting dalam kebijakan negara.
Menurut dia, Rusia memandang dirinya bukan sekadar negara dengan batas wilayah administratif, melainkan sebuah peradaban yang dibentuk oleh sejarah panjang, tradisi, agama, pengalaman perang, serta identitas nasional yang kuat.
Dalam konteks tersebut, lanjut Ngabalin, kebijakan Rusia terhadap gerakan LGBT dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan sistem nilai yang diyakini negara, bukan semata-mata mengatur perilaku pribadi warga negara.
“Di mata Moskow, isu ini berkaitan dengan keluarga, pendidikan, demografi, dan keberlanjutan bangsa,” katanya.
Ia menjelaskan, Rusia mulai membatasi propaganda hubungan seksual nontradisional kepada anak-anak pada 2013. Kebijakan itu kemudian diperluas pada 2022 dengan melarang promosi LGBT di media, internet, film, buku, iklan, dan ruang publik.
Pada 2023, Mahkamah Agung Rusia menetapkan apa yang disebut sebagai international LGBT movement sebagai organisasi ekstremis. Setahun kemudian, gerakan tersebut dimasukkan ke dalam daftar pemantauan ekstremisme oleh Rosfinmonitoring.
Menurut Ngabalin, rangkaian kebijakan itu menunjukkan cara Rusia memandang keluarga sebagai salah satu fondasi utama negara.
“Jika keluarga melemah, sekolah ikut melemah. Jika sekolah melemah, karakter generasi muda ikut goyah. Ketika generasi kehilangan akar, negara sebesar apa pun akan rapuh dari dalam,” ujarnya.
Pertarungan Global Kini Bergeser ke Ranah Nilai dan Ideologi
Ngabalin, yang juga merupakan Anggota Tetap Gerakan Internasional untuk Pembebasan Bangsa-Bangsa, mengatakan persaingan antarnegara saat ini tidak lagi hanya berlangsung di bidang ekonomi maupun pertahanan. Menurutnya, pertarungan kini juga terjadi melalui penyebaran ideologi, budaya, media digital, sistem pendidikan, industri hiburan, hingga pembentukan opini publik lintas negara.
Karena itu, ia menilai setiap negara perlu memiliki kemampuan menjaga identitas nasional dan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa agar tidak mudah tergerus oleh arus globalisasi.
Ia mengakui kebijakan Rusia menuai kritik dari sejumlah negara Barat. Namun, menurutnya, setiap negara memiliki pengalaman sejarah, budaya, serta sistem nilai yang berbeda sehingga pendekatan yang diambil pun tidak selalu sama.
“Rusia berkali-kali menghadapi invasi, perang ideologi, tekanan ekonomi, dan upaya mengikis identitas nasionalnya. Karena itu mereka memandang ancaman tidak selalu datang melalui senjata, tetapi juga melalui kurikulum, media digital, film, buku, simbol budaya, dan narasi kebebasan,” katanya.
Indonesia Tidak Perlu Meniru Rusia Secara Utuh
Ngabalin menegaskan Indonesia tidak perlu menyalin seluruh kebijakan Rusia. Namun, ia menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai dasar bangsa.
Menurut dia, Indonesia memiliki fondasi sendiri yang bersumber dari Pancasila, konstitusi, agama, adat istiadat, serta ketentuan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan yang memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
Dengan karakter tersebut, Indonesia dinilai memiliki jalan sendiri dalam menjaga ketahanan keluarga dan moral publik tanpa harus mengikuti model negara lain.
“Pelajaran yang bisa diambil adalah keberanian membaca arus nilai global secara kritis. Tidak semua agenda yang datang dengan narasi hak atau kebebasan selalu sejalan dengan kepribadian bangsa,” katanya.
Menghormati Martabat Manusia Tanpa Kehilangan Jati Diri Bangsa
Di sisi lain, Ngabalin menegaskan penghormatan terhadap martabat setiap manusia tetap harus dijaga.
“Menghindari kekerasan terhadap siapa pun adalah prinsip yang harus dipertahankan. Namun menghormati manusia tidak selalu berarti menerima setiap gerakan ideologis yang berkembang di tingkat global,” ujarnya.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak setiap warga negara dengan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat.
Keberanian Menjaga Nilai Bangsa
Pada bagian akhir, Ngabalin menekankan bahwa Indonesia perlu tetap percaya diri dalam mempertahankan jati dirinya di tengah derasnya arus globalisasi.
Ia menilai pembangunan bangsa tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau kemajuan teknologi, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan karakter, keluarga, dan moral publik.
“Indonesia tidak harus menjadi Rusia. Indonesia harus menjadi Indonesia yang sadar terhadap sejarah, percaya diri dengan jati dirinya, serta berani menjaga fondasi moral bangsanya,” pungkasnya. []
