Teluk Bintuni, Papua Barat — Rakyat Menilai, Pemerintah pusat menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui daerah-daerah penghasil energi strategis, salah satunya Teluk Bintuni dan Fakfak di Papua Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kedua wilayah ini akan mulai menerima tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) migas pada tahun 2027.
Kepastian itu disampaikan Bahlil saat menghadiri perayaan HUT ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu (11/6/2025). Dalam kunjungannya ke fasilitas Genting Oil dan BP Tangguh, Bahlil menggarisbawahi betapa besar peran Teluk Bintuni dalam menyuplai lebih dari sepertiga kebutuhan gas nasional.
“Pada 2027 saya pastikan penambahan dana bagi hasil untuk Bintuni dan Fakfak. Sudah mulai keluar pada 2027 akhir,” ujar Bahlil, dikutip dari tvOnenews.com.
Tak hanya menjanjikan tambahan DBH, Bahlil juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Teluk Bintuni menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini penting agar kekayaan sumber daya energi dapat dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal.
“Mau tambah lagi PAD-nya? Karena itu saya datang ke sini,” katanya di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Bahlil menyinggung pula besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni yang sudah mencapai Rp3,1 triliun, hanya terpaut tipis dari APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,5 triliun.
“Bedanya, Pak Gubernur Rp3,5 triliun mengelola 7 kabupaten. Pak Bupati 24 distrik,” ujarnya, menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah.
Tak berhenti di situ, Bahlil juga menautkan penguatan sektor energi ini dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirumuskan dalam Astacita.
“Program Bapak Presiden Prabowo dalam Astacita itu ada empat, minimal empat yang selalu dibicarakan. Yang pertama adalah kedaulatan pangan, yang kedua energi, yang ketiga hilirisasi, dan yang keempat makanan bergizi,” jelasnya.
Dari empat prioritas tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab langsung Kementerian ESDM, yakni kedaulatan energi dan hilirisasi.
Dengan potensi besar yang dimiliki dan dukungan regulasi dari pusat, Teluk Bintuni dan Fakfak diyakini akan menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan energi berkelanjutan di Tanah Papua. Tambahan DBH Migas yang dijanjikan Bahlil tak hanya akan menambah kekuatan fiskal daerah, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
