Jakarta, rakyat menilai — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengisyaratkan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa dihapus pada 2027. Menurut Bahlil, hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pemerintah terkait skema subsidi BBM.
“Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” tegas Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Subsidi BBM Belum Final, Bahlil Ungkap Opsi Skema Blending
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian matang untuk menentukan kebijakan terbaik. Salah satu skema yang hampir mendekati keputusan final adalah blending, yakni kombinasi subsidi dalam bentuk barang dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” jelas Bahlil.
Dalam skema ini, subsidi BBM akan diberikan sebagian dalam bentuk barang atau komoditas, sementara sebagian lainnya langsung diterima masyarakat melalui BLT. Dengan demikian, diharapkan subsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Luhut Usul Hapus Subsidi BBM 2027, Bahlil Punya Perhitungan Sendiri
Sebelumnya, dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (20/2/2025), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan wacana penghapusan subsidi BBM dalam dua tahun mendatang. Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan harga BBM tunggal tanpa subsidi mulai 2027.
“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut.
Luhut menilai subsidi seharusnya diberikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar berhak, bukan kepada komoditas seperti BBM. Dengan begitu, anggaran negara bisa lebih efisien dan tidak terbuang sia-sia.
“Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar AS,” tambahnya.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah masih dalam tahap perhitungan dan belum ada keputusan akhir terkait mekanisme subsidi BBM. Hingga kini, kajian terus dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Pemerintah akan terus memastikan subsidi BBM diberikan dengan skema yang paling adil dan tidak merugikan rakyat,” pungkas Bahlil.
Sumber: golkarpedia.com
