Klaten, Rakyat Menilai – Elektabilitas calon presiden (Capres) dari partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengalami penurunan di wilayah Jawa Tengah atau sering dikenal dengan kandang banteng.
Menurunnya elektabilitas Capres Ganjar Pranowo diduga gegara menyerang pemerintahan penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana kita diketahui jika Ganjar Pranowo mengatakan penegakan hukum di era Presiden Jokowi jeblok dengan nilai 5.
Hal ini disampaikan Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (21/11/2023).
“Terkonfirmasi terutama di basis data di Jawa Tengah, ketika Mas Ganjar melakukan serangan yang cukup signifikan terhadap pemerintahan Jokowi, justru ada pengurangan dari sisi elektabilitas terutama di segmen masyarakat Jawa Tengah yang kita tahu adalah kandang banteng. Tapi saat yang sama juga merupakan basis dari pendukung Pak Jokowi itu sendiri,” kata Umam.
Baca Juga:
Sebut Ada Rekayasa dan Intervensi, Ganjar: Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Nilainya 5
“Nah, titik pembeda sekaligus menjadi titik pisah antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi tentu akan meningkatkan elektabilitas pada sisi kelompok masyarakat menengah terdidik tetapi di saat yang sama hal itu justru diterima kurang begitu produktif oleh masyarakat dengan literasi menengah ke bawah terutama di segmen Jawa Tengah yang menjadikan kendang bagi PDI-P,” tambahnya.
Sebab berdasarkan pemahaman masyarakat, kata Umam, Ganjar diketahui sebagai capres dari PDI-P yang selama ini juga menjadi mesin politik untuk dua periode pemerintahan Jokowi. Publik tentu mempertanyakan kemana saja Ganjar dan PDI-P selama 9 tahun belakangan sehingga baru mengeluarkan narasi menyerang saat-saat ini.
“Bagaimana pun juga narasi tegas, kritis per hari ini tentu memiliki ruang yang bisa diterima. Tetapi segmen yang menerima lebih banyak berasal dari kelompok masyarakat menengah terdidik atau dari kalangan masyarakat sipil, meskipun dalam konteks ini tentu akan ada pertanyaan balik kepada Mas Ganjar termasuk PDIP,” jelas Umam.
Kalau misal kemudian narasi-narasi kritik itu disampaikan, pertanyaan mereka sederhana ‘where you have been’ kemana saja 9 tahun belakangan ini? Karena biar bagaimanapun juga 9 tahun selama ini, PDIP adalah mesin politik utama yang menjadi jangkar koalisi pemerintahan.
Silahkan baca artikel sumber di {tuturan}
