ANGGOTA Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Poses evaluasi seperti ini merupakan langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat,” kata Firnando dalam keterangan pers, Minggu (5/7/2026).
Usulan Firnando menindaklanjuti evaluasi badan pengelola investasi tersebut terhadap PT Pos Indonesia hingga menemukan adanya dugaan permasalahan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan komitmen Danantara dalam menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola badan usaha pelat merah.
Ia menjelaskan, Danantara memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangannya.
Karena itu, setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengatakan, evaluasi terhadap seluruh BUMN diperlukan di tengah agenda pemerintah melakukan transformasi dan penataan (streamlining) badan usaha.
Dia bilang, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat penting agar setiap perusahaan negara memiliki tata kelola yang semakin sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat.
Ia berharap langkah evaluasi Danantara terhadap PT Pos Indonesia menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN.
Terlebih, transformasi BUMN bukan hanya berorientasi pada peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik, sistem pengawasan yang kuat, serta budaya integritas yang mampu mencegah terjadinya persoalan serupa di masa mendatang.
“BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel,” tutur Firnando, dikutip dari Kompas.
Sementara itu sebagai mitra kerja pemerintah, ia memastikan Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun seluruh BUMN. Pengawasan yang konsisten merupakan bagian dari tanggung jawab DPR untuk memastikan setiap proses transformasi berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari,” tandas Firnando.
Danantara duga ada rekayasa di PT Pos Indonesia Sebelumnya diberitakan, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menyampaikan PT Pos Indonesia saat ini sedang dibenahi secara menyeluruh.
Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, Danantara menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
“Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Rohan.
Oleh karena itu, satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus dibereskan. Rohan memegaskan, tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum.
“Prioritas kami adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat,” jelas Rohan. []
