Jakarta, Rakyat Menilai – Wakil Ketua DPR sekaligus kader senior Partai Golkar, Adies Kadir, memastikan wacana pembahasan omnibus law politik akan mulai digarap setelah masa reses DPR berakhir pada 20 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa langkah ini memerlukan kajian mendalam untuk memastikan manfaat yang optimal bagi demokrasi Indonesia.
“Mungkin di tanggal 22 diadakan rapat pimpinan, insya Allah Rabu, setelah reses,” ujar Adies di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (17/1/2025).
Dalam rapat tersebut, menurut Adies, para pimpinan fraksi akan bersamuh terlebih dahulu guna membahas sejumlah agenda prioritas, termasuk wacana omnibus law politik. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian penting untuk menjaga kualitas pembahasan. “Di sisi lain juga banyak undang-undang prioritas yang lain, yang akan segera juga minta disahkan oleh komisi-komisi,” kata Adies, menegaskan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai regulasi penting.
Partai Golkar, sebagai salah satu partai besar di parlemen, disebut tengah mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pembahasan omnibus law politik. Adies menekankan bahwa Partai Golkar mendukung kajian yang holistik dan komprehensif, memastikan semua aspek diperhitungkan sebelum melangkah lebih jauh.
Sementara itu, Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPR, Rifqinizamy Karyasuda, menyatakan bahwa saat ini DPR sedang berada di tahap mendengarkan masukan informal terkait wacana ini. Forum formal untuk menjaring aspirasi masyarakat akan dimulai setelah masa reses berakhir. Anggota Komisi bidang Pemerintahan DPR Ahmad Irawan turut menyampaikan bahwa penyusunan draf omnibus law politik masih dalam tahap pengkajian mendalam. “Semuanya masih dikaji secara holistik dan komprehensif,” ujarnya.
Langkah pembahasan omnibus law politik yang diinisiasi DPR, dengan dukungan penuh Partai Golkar, menjadi sorotan penting bagi arah sistem politik nasional. Dengan komitmen para kader seperti Adies Kadir, wacana ini diharapkan mampu memperkuat sistem demokrasi Indonesia.
Sumber: golkarpedia.com