Jakarta, rakyatmenilai.com –Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional agar kejadian kecelakaan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi tidak terulang pada masa mendatang.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting. Evaluasi total terhadap sistem operasional, manajemen keselamatan, dan pengawasan harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong seluruh pihak terkait untuk bertindak cepat, transparan, dan akuntabel dalam menangani dampak kecelakaan ini serta dalam mengusut penyebabnya secara tuntas.
Sarmuji juga menyampaikan keprihatinan sekaligus duka mendalam atas peristiwa kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam.
Ia menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh korban, yang mengalami luka maupun yang terdampak secara psikologis akibat insiden tersebut. Ia berharap para korban dapat segera mendapatkan penanganan terbaik dan pulih secepat mungkin.
“Kami menyampaikan simpati dan dukungan yang tulus kepada para korban. Keselamatan dan pemulihan mereka harus menjadi perhatian utama semua pihak,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Dia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara maksimal dalam memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga yang terdampak, dalam bentuk perawatan medis, santunan, maupun pendampingan psikososial.
“Pemerintah harus memastikan seluruh korban dan keluarganya mendapatkan bantuan yang maksimal dan menyeluruh,” kata Sarmuji.
Ia juga meminta agar proses evakuasi dan penyelamatan dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik, dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak di lapangan.
“Proses penyelamatan harus dilakukan secara maksimal dengan koordinasi yang solid antar-instansi. Setiap detik sangat berharga dalam situasi darurat seperti ini,” ujarnya.
Pernyataan Sarmuji ini menjadi salah satu respons politik pertama dari DPR yang secara gamblang menuntut adanya pembenahan fundamental di sektor perkeretaapian. Evaluasi total yang dimaksud tidak hanya terbatas pada teknis operasional, tetapi juga menyentuh aspek manajemen risiko dan pengawasan regulasi.
Kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur itu menyoroti celah koordinasi antara jadwal kereta jarak jauh dan komuter yang berbagi jalur rel yang sama. Para pengamat transportasi sebelumnya kerap mengingatkan risiko penggunaan jalur ganda dengan sistem sinyal yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Sarmuji secara eksplisit memasukkan kata “pengawasan” sebagai salah satu pilar evaluasi, yang mengindikasikan bahwa selama ini mekanisme kontrol di lapangan mungkin belum berjalan optimal. Tanpa pengawasan yang ketat, standar prosedur operasional yang sudah baik sekalipun dapat dilanggar di lapangan.
Tuntutan untuk bertindak cepat, transparan, dan akuntabel juga menjadi pesan kunci dari Fraksi Partai Golkar. Proses investigasi penyebab kecelakaan tidak boleh berlarut-larut, dan hasilnya harus dipublikasikan secara terbuka agar publik tidak dipenuhi spekulasi.
Sementara itu, aspek kemanusiaan yang disorot Sarmuji melalui pernyataan tentang perawatan medis, santunan, dan pendampingan psikososial menunjukkan bahwa penanganan dampak kecelakaan tidak boleh hanya berhenti pada evakuasi fisik. Pemulihan mental para korban dan keluarga juga merupakan tanggung jawab negara.
Dengan demikian, seruan Muhammad Sarmuji ini menjadi bahan evaluasi serius bagi PT KAI, Kementerian Perhubungan, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk segera membenahi seluruh simpul keselamatan, agar tragedi yang mencoreng layanan publik ini benar-benar menjadi yang terakhir.
