Kabul, rakyat menilai – Setelah pengurangan drastis bantuan luar negeri sejak 2021, pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban semakin memperkuat kemandirian ekonominya. Salah satu upaya utama yang kini dilakukan adalah meningkatkan efisiensi sistem perpajakan dan memberantas korupsi, sesuatu yang selama ini menjadi keluhan rakyat Afghanistan di era pemerintahan yang didukung Amerika Serikat.
Salah satu tokoh kunci dalam reformasi ini adalah Abdul Qahar Ghorbandi, Direktur Direktorat Layanan Pembayar Pajak. Dulu, ia adalah agen rahasia Taliban di Kabul. Kini, ia duduk di balik meja besar, memastikan ratusan pembayar pajak Afghanistan datang dengan dokumen lengkap dan pergi dengan formulir pajak yang harus mereka isi.
Ghorbandi yang memiliki gelar master dalam ilmu komputer telah melakukan berbagai modernisasi di sistem administrasi pajak. “Kami telah mengubah sistem dari bahasa Inggris ke Pashto dan Dari serta mempekerjakan para ahli TI untuk memodernisasi sistem,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, di mana pegawai pajak tidak diperbolehkan memegang uang tunai. Setiap pembayaran dilakukan langsung melalui bank pemerintah.
Pendapatan Pajak Meningkat, Korupsi Berkurang
Sejak mengambil alih pemerintahan, Taliban menerapkan sistem pajak yang lebih ketat. Pada 2023, pemerintah mengumpulkan sekitar US$3 miliar dari pajak, bea cukai, dan berbagai biaya administrasi, setara dengan 15,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Pendapatan ini meningkat 27% dibanding tahun sebelumnya, menurut laporan Bank Dunia.
Sumber pendapatan terbesar berasal dari bea cukai, pertambangan, lisensi telekomunikasi, serta biaya administrasi paspor dan visa. Reformasi yang dilakukan juga dinilai berhasil mengurangi praktik korupsi dan kronisme yang sebelumnya banyak dikeluhkan rakyat di bawah pemerintahan lama.
“Bahkan sebagai pejabat pemerintah, saya tetap membayar pajak,” ujar Ghorbandi, yang mengaku membayar 30.000 afghani (sekitar Rp6,5 juta) per bulan.
Visi Afghanistan Bebas Pajak?
Taliban juga tengah merancang kebijakan jangka panjang untuk menghapus pajak penghasilan secara bertahap. Ahmad Wali Haqmal, Juru Bicara Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan perintah langsung dari pemimpin tertinggi Taliban, Sheikh Haibatullah Akhundzada.
“Ini adalah arahan langsung dari pemimpin kami. Ia berkata: ‘Saya butuh Afghanistan yang bebas pajak,’” ujar Haqmal.
Dengan reformasi ekonomi yang terus berkembang, Taliban berupaya menata ulang sistem keuangan negaranya agar lebih mandiri, transparan, dan efisien. Meskipun tantangan tetap ada, langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Afghanistan terus mencari cara untuk memperkuat stabilitas ekonomi pasca perubahan besar di tahun 2021.
Sumber: CNBC INDONESIA
