Jakarta, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, melakukan aksi nyata dengan menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor Meta di Sequis Tower Building, Jakarta Selatan, Rabu (4/3). Dalam pertemuan tersebut, Meutya menyampaikan keluhan langsung terkait hilangnya postingan foto dirinya saat berada di Palestina secara mendadak dari platform milik perusahaan besutan Mark Zuckerberg tersebut.
Ketegangan sempat mewarnai diskusi ketika Meutya membeberkan pengalaman pribadinya yang terkena sensor otomatis. “Kemarin saya pasang foto saya ketika saya di Palestina, cepat sekali langsung dihilangkan, Pak,” ujar Meutya dalam rekaman video yang beredar luas pada Sabtu (7/3). Menanggapi hal itu, pihak Meta sempat berdalih bahwa hal tersebut kemungkinan berkaitan dengan masalah distribusi konten.
Namun, Meutya dengan tegas menepis alasan tersebut. Ia menilai ada ketimpangan perlakuan (standar ganda) antara konten isu sensitif luar negeri dengan konten hoaks di dalam negeri. Meutya melihat adanya pola self-censorship yang dilakukan platform terhadap isu-isu tertentu, sementara konten yang jelas-jelas merugikan masyarakat Indonesia justru dibiarkan berlama-lama tanpa tindakan tegas.
”Bukan distribusinya, kenapa? Bagi isu-isu tertentu, self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang memang mengganggu di Indonesia, baik itu hoaks terkait kesehatan, hoaks terkait pemerintahan, hoaks yang mengadu domba masyarakat terkait SARA, hoaks yang terkait hal-hal lainnya, itu kenapa lama? Tapi kalau urusan Palestina, langsung hilang tuh,” tegas Meutya dengan nada bicara yang menuntut penjelasan.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mempertanyakan keberpihakan Meta terhadap jutaan penggunanya di Indonesia. Ia merasa pihak platform tidak pernah memberikan data yang transparan mengenai alasan di balik penghapusan konten-konten tersebut. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai kedaulatan digital Indonesia di hadapan raksasa teknologi global.
”Kenapa bisa seperti itu? Apa penjelasannya, apa keberpihakannya terhadap pengguna kita berapa di sini? Itu juga kita enggak pernah dapat, Pak,” tambahnya. Pertanyaan ini mencerminkan keresahan banyak pengguna di Indonesia yang seringkali merasa suara mereka dibungkam secara sepihak oleh sistem algoritma yang tidak transparan.
Persoalan data pengguna dan misteri algoritma juga menjadi poin krusial yang diangkat dalam sidak tersebut. Meutya mengaku bahwa selama ini pemerintah kesulitan mengakses data mendalam mengenai jumlah pengguna serta cara kerja algoritma yang mengatur arus informasi di tanah air. Tanpa keterbukaan ini, pengawasan terhadap penyebaran hoaks menjadi sangat sulit dilakukan secara efektif.
”Saya selalu tanya kita berapa sih? Kenapa kami pun tidak bisa tahu pengguna? Kan secara teknologi semua terdata, Pak. Algoritma pun sampai sekarang enggak bisa dibuka,” ungkapnya. Ketidakterbukaan ini dianggap sebagai hambatan serius bagi kedaulatan informasi nasional, terutama di tengah maraknya konten provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa.
Menutup pernyataannya, Menkomdigi memberikan peringatan keras bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika platform global terus enggan bekerja sama secara transparan. Pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah strategis untuk memastikan setiap platform yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia tunduk pada aturan yang ada.
”Setiap negara akan melakukan caranya masing-masing, Pak. Kalau tidak diubah,” pungkasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Kemenkomdigi siap mengambil tindakan lebih tegas jika Meta tidak segera memperbaiki standar moderasi konten dan transparansi algoritma mereka di Indonesia.
Analisis Rakyat Menilai
Langkah sidak yang dilakukan Menkomdigi Meutya Hafid merupakan representasi dari kegelisahan publik atas dominasi platform digital yang seringkali bertindak tanpa akuntabilitas. Fenomena “langsung hilang” pada konten Palestina berbanding terbalik dengan “lambatnya penanganan hoaks SARA” menunjukkan adanya bias algoritma yang sangat merugikan kepentingan nasional.
Rakyatmenilai.com melihat bahwa kedaulatan digital bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan juga soal keberanian pemerintah menekan raksasa teknologi agar menghormati nilai-nilai dan hukum yang berlaku di Indonesia. Transparansi algoritma adalah harga mati yang harus diperjuangkan demi menjamin ruang digital yang sehat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber Atribusi: Liputan6.com
rakyatmenilai.com
