Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 13 Nov 2024 06:36 WIB ·

50 Ribu Liter Susu Sapi Terpaksa Dibuang Peternak Lokal, Firman Soebagyo: Program Makan Bergizi Jadi Incaran Konglomerat


 50 Ribu Liter Susu Sapi Terpaksa Dibuang Peternak Lokal, Firman Soebagyo: Program Makan Bergizi Jadi Incaran Konglomerat Perbesar

Senayan, rakyat menilai — Aksi buang susu oleh peternak susu sapi lokal di Boyolali, Jawa Tengah mencuri perhatian. Susu yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2024), mencapai 50 ribu liter.

Seperti diberitakan DetikJatim, peternak sapi perah asal Kabu­paten Pasuruan, Jawa Timur, juga melakukan aksi buang susu segar, karena industri pengolahan susu membatasi penyerapan dari peternak lokal. Sebelum ada pembatasan, pengiriman susu per hari bisa mencapai 100 ton-200 ton. Tetapi, saat ini hanya sekitar 40 ton.

Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana menjelaskan, aksi tersebut dilakukan lantaran industri pengolah susu membatasi penyerapan susu yang dihasilkan peternak sapi perah.

Dia menambahkan, tindakan tidak menyerap susu segar dari pe­ternak sapi perah, adalah akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat. “Harus menjamin kepastian pasar dari susu segar yang dihasilkan,” katanya, seperti diberitakan CNBC, Minggu (10/11/2024).

Menanggapi aksi itu, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyatakan, susu sapi dari peternak lokal harus bisa diserap. “Seperti, dalam program makan bergizi gratis,” tandasnya.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengaku, informasi yang dia terima terkait aksi membuang susu, adalah soal beban pajak yang ditagihkan kepada mereka tidak relevan.

Karena itu, kata dia, harus ada tindakan cepat dari Pemerintahdan instansi terkait. “Pajak pusat atau pajak daerah, kita perlu menelusuri,” ujar Firman kepada Rakyat Merdeka, Minggu (10/11/2024).

Selain itu, dia mengingatkan, tidak terserapnya susu lokal ini, tidak sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto, yang ingin membangkitkan industri dalam negeri, termasuk swasembada pangan.

Menurut dia, Pemerintah pusat yang membidangi hal ini, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Pemda harus segera berkoordinasi. “Pembuangan susu sampai sekian ton, ini bukan sedikit. Bayangkan, itu dari berapa ribu sapi. Pemerintah mesti cepat menangani hal ini,” tegasnya.

Untuk membahas topik tersebut lebih lanjut, berikut wawancara dengan Firman Soebagyo.

Apakah benar bahwa susu sapi dari peternak lokal ditolak, karena pabrik memilih susu impor?

Ini belum diklarifikasi. Kemarin kan ada isu pajak yang menimpa koperasi, terus ada isu impor. Apakah ini ada desain dari importir.

Apa saran Anda?

Ini harus cepat ditangani pihak-pihak terkait. Jika tidak bisa cepat, di mana letak kepedulian, di mana letak sense of crisis, teman-teman yang ada di Pemerintahan. Padahal, pesan Pak Prabowo harus cepat menangani hal-hal yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, apa lagi yang harus dilakukan Pemerintah?

Pemerintah juga perlu mendatangi pabrik susunya. Kalau tidak mau me­nampung susu peternak lokal, izinnya cabut. Pak Prabowo kan sudah mem­berikan dukungan untuk produk lokal.

Apakah ini berhubungan dengan program makan bergizi gratis?

Nah, betul. Program makan bergizi ini kan menjadi incaran konglomerat.

Maksudnya?

Maunya kan semua itu dise­diakan konglomerat, karena nilainya triliunan. Namun, itu tidak sesuai semangatPak Prabowo untuk mem­berdayakan masyarakat, agar ada perputaran uang di tingkat bawah.

Apa lagi yang perlu dilakukan?

Harus ada investigasi. Agar bisa diketahui secara pasti, sumber ma­salahnya ada di mana.

Artikel ini telah tayang di golkarpedia.com

Artikel ini telah dibaca 89 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Zulfikar Arse Sadikin: Angka Golput Tinggi di 7 Provinsi, Ini Penyebabnya

7 December 2024 - 07:07 WIB

Ilham Permana: Kebijakan Menperin Agus Gumiwang Bikin Investasi Apple Rp15,8 Triliun Masuk Indonesia

6 December 2024 - 20:38 WIB

Bambang Patijaya Memastikan Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Dukung Tukang Ojol Tetap Dapat BBM Bersubsidi

6 December 2024 - 07:42 WIB

Cegah Kriminalisasi Terhadap Guru, Karmila Sari Desak Sekolah Tingkatkan Peran TPPK

5 December 2024 - 14:34 WIB

Soedeson Tandra Menolak Usulan PDIP, Tempatkan Kembali Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

1 December 2024 - 07:02 WIB

Pemerintah Ingin Stop Impor Beras Tahun 2025, Bamsoet: Hati-hati Ini Komoditas Paling Sensitif!

30 November 2024 - 11:31 WIB

Trending di Parlemen