Mathius Fakhiri: Koperasi Merah Putih di Biak Jadi Rantai Ekonomi, Tanah Tetap Milik Rakyat

Daerah5 Views

Jayapura, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyebut kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, merupakan bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat kampung. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dari tingkat akar rumput.

“Pada Sabtu (23/5/2026) kami sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gerai KDKMP di Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, saya minta agar bangunan tersebut bisa cepat diselesaikan,” katanya di Jayapura, Minggu (24/5/2026).

Sebagaimana diberitakan Antaranews, menurut Fakhiri, program koperasi merupakan bagian dari strategi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat keluarga hingga kabupaten. Ia menekankan bahwa seluruh program strategis nasional yang diberikan Presiden Prabowo tidak membebani masyarakat dengan urusan kepemilikan tanah.

“Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu syaratnya cuma tanah, sehingga tanah tetap milik masyarakat,” ujarnya.

Fakhiri menjelaskan bahwa gerai koperasi yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi itu bakal dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Mulai dari klinik, kantor koperasi, gerai penjualan, hingga gudang penampungan hasil produksi masyarakat.

“Gudang ini harus bisa berkaitan dengan apa yang ada di Biak Utara,” katanya.

Dia menambahkan, koperasi nantinya akan menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga menuju Kota Biak. Pemerintah telah menyiapkan dukungan transportasi dan jaringan usaha untuk memastikan kelancaran distribusi tersebut.

“Silakan jual di koperasi. Nanti ditampung oleh koperasi. Itu mata rantainya, rantai bisnis yang dibangun pemerintah,” ujarnya.

Fakhiri juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pembangunan koperasi secara fisik. Ia meminta warga mulai memperkuat sektor produksi di kampung masing-masing, seperti komoditas kelapa, mangga, pisang, hingga jambu.

Produksi yang melimpah akan menjamin koperasi memiliki stok yang cukup untuk didistribusikan ke pasar yang lebih luas. Tanpa pasokan yang memadai, infrastruktur koperasi yang megah sekalipun tidak akan berarti.

Selain itu, Gubernur Fakhiri menyinggung pentingnya pembangunan yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pejabat atau daerah asal tertentu, melainkan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Pernyataan ini menjadi penting mengingat Papua sering menghadapi tantangan distribusi pembangunan yang tidak merata. Fakhiri berkomitmen untuk mengawal agar program KDKMP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga kampung.

Peletakan batu pertama gerai KDKMP di Biak Utara menjadi titik awal bagi terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri. Dengan adanya koperasi, warga tidak perlu lagi menjual hasil bumi ke tengkulak dengan harga murah.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai lembaga yang akan menampung, mengelola, dan memasarkan hasil produksi dengan harga yang lebih adil. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan.

Publik di Biak Numfor kini menanti percepatan penyelesaian pembangunan gerai tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, koperasi ini dapat menjadi model bagi kampung-kampung lain di Papua untuk membangun sistem ekonomi berbasis komunitas yang kuat dan berkelanjutan.

rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik