Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 22 Aug 2023 21:00 WIB ·

Alokasi Anggaran Meningkat, Puteri Komarudin Harap Pengelolaan Dana Desa Semakin Akuntabel dan Transparan


 Alokasi Anggaran Meningkat, Puteri Komarudin Harap Pengelolaan Dana Desa Semakin Akuntabel dan Transparan Perbesar

Jakarta, Rakyat Menilai – Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa. Jumlah ini dialokasikan akan bertambah menjadi Rp80 triliun dalam RAPBN 2024.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa untuk semakin akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa.

“Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya. Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, pada Jumat (18/8/2023).

Puteri menyampaikan apresiasi kepada BPK yang konsisten memberikan edukasi kepada aparat desa terkait pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

BACA JUGA

Kepala Desa Untungkan atau Rugikan Caleg dan Capres di Masa Kampanye Bisa Dipidana

“Kegiatan ini penting supaya kita bisa hati-hati dalam menggunakan Dana Desa dan tidak tergelincir pada penyelewengan. Tapi, semakin fokus digunakan untuk kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan infrastruktur desa,” ucap Puteri.

Pada kesempatan ini, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit menekankan peran BPK dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan desa di Indonesia melalui akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

“Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa,” ucap Supit.

Hadir memberikan sambutan dalam kegiatan ini, Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika yang menyebutkan anggaran Dana Desa yang dialokasikan kepada Kabupaten Purwakarta mencapai Rp185 miliar untuk 183 desa pada tahun 2023.

BACA JUGA

Puteri Komarudin Minta BI dan OJK Antisipasi Uang Palsu dan Pinjol Ilegal Jelang Lebaran

“Alhamdulillah, dana desa tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.

Turut hadir dalam kegiatan ini : Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Slamet Kurniawan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dias Rukmana Praja, Forkopimda Kabupaten Purwakarta, serta Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Purwakarta.

Artikel ini telah tayang di golkarpedia.com

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tetty Paruntu ‘Go International’! Politisi Golkar Didapuk Jadi Ketua Diplomasi Parlemen Indonesia-Maroko

4 February 2025 - 07:17 WIB

Penembakan PMI di Malaysia Bukan yang Pertama! Yahya Zaini: ‘Ini Kali Ketiga, Pemerintah Jangan Diam!’

31 January 2025 - 06:22 WIB

Bahlil Lahadalia: “Sesuai Arahan Presiden Prabowo, Minyak Mentah Tidak Diekspor, Harus Dimanfaatkan Kilang Dalam Negeri!”

30 January 2025 - 09:38 WIB

RUU Minerba Beri Kampus Izin Tambang! Hetifah Sjaifudian: ‘Harus Transparan, Jangan Sampai Jadi Ladang Eksploitasi!’

30 January 2025 - 08:53 WIB

Omnibus Law Politik di Depan Mata! Adies Kadir: “Partai Golkar Komit Kajian Holistik dan Komprehensif!”

20 January 2025 - 17:44 WIB

Ahmad Doli Tegaskan: ‘Parliamentary Threshold Harus Tetap Ada, Jangan Dihapus!’

20 January 2025 - 17:18 WIB

Trending di Parlemen