Sukoharjo, Rakyat Menilai — Sambutan meriah diterima cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Ngemplak, Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Selasa (23/1/2024) siang.
Kedatangan Gibran yang ditemani sang istri, Selvi Ananda, disambut dengan panggilan “Mas Samsul” oleh ribuan karyawan pabrik tekstil tersebut.
Mengenakan pakaian denim, Gibran tiba sekira pukul 13.00 WIB. Sejumlah karyawan mengibarkan bendera kecil dengan gambar pasangan Prabowo Subianto-Gibran. Sembari mengayunkan bendera, sejumlah karyawan yang didominasi perempuan itu menyambut Gibran dengan teriakan “Mas Samsul.. Mas Samsul..” Mereka turut mengantre untuk bersalaman maupun berfoto bersama Gibran.
Tak hanya karyawan pabrik, Gibran juga disambut relawan Bolone Mase yang sudah menunggu di pintu gerbang pabrik Sritex. Sesampainya di dalam, Gibran dan rombongan langsung disambut Komisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan Setiawan Lukminto.
Dalam sambutannya, Gibran sempat menyinggung seragam karyawan Sritex yang berwarna biru senada dengan tema baju kampanye yang diusungnya.
“Bapak ibu yang pakai baju biru-biru itu, terima kasih. Sehat semua ya. Ini memang biasanya seragam biru kaya gini ya?” tanya Gibran pada karyawan tersebut. Mereka lantas membenarkan pertanyaan Gibran yang disusul ucapan terima kasih oleh Gibran.
Dalam kesempatan itu Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, sempat mengusulkan Undang-undang kedaulatan tekstil/sandang dan pembentukan badan tekstil nasional. Iwan menilai produk hukum itu diperlukan untuk mengharmoniskan ekosistem industri tekstil. Sebab selama ini industri tekstil terkait dengan banyak kementerian dan lembaga.
“Saran jangka panjang, mengharmonisasi ekosistem industri tekstil nasional dengan menyelaraskan 20 kementerian dan lembaga, industri, dan strategi dalam rangka ketahanan nasional. Kami sangat ingin mengharmoniskan ini,” kata Iwan.
Ia juga menilai perlu adanya iklim investasi industri tekstil dan produk tekstil (IPTP) yang harmonis, adil, dan berwibawa. Selain itu perlunya penegakan hukum yang lebih sistematis bagi IPTP.
“Pemerintah wajib melindungi IPTP nasional,” ungkap Iwan.
Artikel ini telah tayang di solopos(dot)com, Klik untuk baca!
