Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Menteri · 3 Jul 2023 12:41 WIB ·

Digugat Uni Eropa dan IMF, Menko Airlangga: Yang Kami Ekspor Nilai Tambah Bukan Tanah Air


 Digugat Uni Eropa dan IMF, Menko Airlangga: Yang Kami Ekspor Nilai Tambah Bukan Tanah Air Perbesar

Jakarta, Rakyat Menilai –– Pemerintah bakal terus melanjutkan program hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah, meski dipersoalkan banyak negara. Negara lain tak bisa memaksakan kehendak atau ikut cawe-cawe kebijakan dalam negeri suatu negara.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, Indonesia tidak perlu takut meski dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa terkait penghentian ekspor nikel mentah.

“Kami akan terus banding. Lanjutkan hilirisasi, karena yang kami ekspor bukan Tanah Air, tapi nilai tambah,” tegas Airlangga di Jakarta, Selasa (27/6).

“Kami akan terus banding. Lanjutkan hilirisasi, karena yang kami ekspor bukan Tanah Air, tapi nilai tambah,” tegas Airlangga di Jakarta, Selasa (27/6).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, sikap perlawanan tersebut bukan hanya untuk memperjuangkan hak hilirisasi. Tetapi juga untuk membebaskan Indonesia dari bentuk kolonialisme baru.

“Paksaan yang dilakukan IMF agar Indonesia tetap mengekspor komoditas nikel mentah merupakan salah satu bentuk regulasi imperialisme. Tidak seharusnya negara lain memaksakan kehendak kepada suatu negara dalam membuat kebijakan tertentu,” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.

BACA JUGA

Menko Airlangga Hartarto Sebut Permintaan IMF Agar Indonesia Cabut Larangan Ekspor Nikel Adalah Kolonialisme Modern

Oleh karena itu, Airlangga memastikan Pemerintah tetap berusaha mempertahankan hak Indonesia memperoleh nilai tambah dari komoditas. Termasuk melakukan pembatasan ekspor komoditas tambang mentah secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengunjungi IMF di Amerika untuk membahas permintaan mereka agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor nikel.

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menyampaikan bahwa Menko Luhut bakal bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjelaskan visi Indonesia terkait hilirisasi dengan lebih rinci.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, kebijakan Pemerintah mendorong hilirisasi bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas tambang yang diekspor bisa meningkatkan perekonomian. 

Dan hal tersebut sudah dibuktikan dari hilirisasi nikel yang dilakukan Pemerintah sejak 2020. Pasalnya, pendapatan negara dari ekspor nikel bisa naik lebih dari tiga kali lipat dari sebelum dilakukan hilirisasi. 

“Kalau Pemerintah menuruti keinginan IMF pastinya pendapatan negara jadi berkurang. Kalau larangan dikenakan ke komoditas tambang lain, makin banyak negara kehilangan pendapatan,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

BACA JUGA

IMF Minta Indonesia Hapus Larangan Ekspor Nikel, Menko Luhut Akan Turun Tangan

Namun, menurut Yusuf, aksi IMF melakukan pelarangan hilirisasi nikel dan menyusul untuk jenis tambang lainnya, bisa membuat Indonesia makin kesulitan masuk ke rantai pasok global. 

Sebelumnya, IMF meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas tambang lainnya. Hal ini tertera dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.

IMF menyarankan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat yang lebih lanjut. Selain itu, dampak terhadap wilayah lain juga perlu dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan tersebut. 

Artikel ini sudah tayang di golkarpedia.com pada hari Minggu, 1 Juni 2023 >>Judul Artikel: Komitmen Lanjutkan Hilirisasi Industri, Airlangga Hartarto Minta Negara Lain Nggak Cawe-Cawe

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia: ‘Saya 5 Tahun Jadi Sopir & Kondektur Angkot, Masih Perlu Diajarin Naik Angkutan Umum?’

4 February 2025 - 06:40 WIB

Bahlil Lahadalia: “Sesuai Arahan Presiden Prabowo, Minyak Mentah Tidak Diekspor, Harus Dimanfaatkan Kilang Dalam Negeri!”

30 January 2025 - 09:38 WIB

Bahlil Lahadalia: “Impor Minyak Rugikan Indonesia Rp 500 Triliun, Arahan Presiden Prabowo Tegas di 2029!”

23 January 2025 - 07:31 WIB

Meutya Hafid Lantik Raline Shah, ‘Mewakili Perempuan dan Edukasi Digital!’

15 January 2025 - 07:24 WIB

Agus Gumiwang: ‘Revisi Permendag Nomor 8/2024 Ini Angin Segar untuk Manufaktur, Kami Siap Bantu!

9 January 2025 - 09:34 WIB

Resmikan AI Center di Universitas Brawijaya, Meutya Hafid: ‘Indonesia Kekurangan Talenta Digital, Targetkan 9 Juta di 2030!’

7 January 2025 - 19:06 WIB

Trending di Menteri