Ketua Umum Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN), Hasrat Tanjung, menyoroti fenomena maraknya impor pangan di tengah komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam podcast Ngopini yang bertajuk “Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Kartel Impor” yang dibawakan oleh Ajo Gilang, Bang Annam, dan Mas Rezha, Hasrat mempertanyakan arah kebijakan pangan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada produksi dalam negeri.
“Pertanyaannya simpel, apakah kita tidak bisa memproduksi barang-barang yang diimpor ini? Jadi sebenarnya komitmen ini harus betul-betul menjadi komitmen bersama, mulai dari atas sampai ke bawah,” tegas Hasrat.
Ia menilai, persoalan impor bukan semata soal kebutuhan, melainkan cerminan dari belum optimalnya sistem produksi nasional yang seharusnya dapat diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada petani, peternak, dan nelayan. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak cukup hanya menjadi narasi politik, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret yang terukur.
“Bagaimana produksi ini menjadi tantangan kita yang dibingkai dalam konteks kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara ini harus kita implementasikan dalam kerja-kerja nyata,” ujarnya.
Hasrat menegaskan bahwa secara kapasitas, petani Indonesia mampu memproduksi berbagai komoditas pangan yang selama ini masih diimpor, seperti beras dan jagung. Namun, kemampuan tersebut membutuhkan dukungan sistemik dari pemerintah agar dapat berkembang secara optimal.
“Petani kita pada dasarnya bisa memproduksi barang-barang yang diimpor ini. Asal ada dukungan regulasi yang disiapkan pemerintah, misalnya pemerintah mendorong saprodi, mendorong permodalannya, mendorong akses pasarnya, mendorong keberadaan off-takernya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan ekosistem yang kuat, produksi dalam negeri diyakini mampu memenuhi kebutuhan nasional secara berkelanjutan.
“Apabila ini terbangun dengan sistem yang baik, insya Allah kita bisa memproduksi barang-barang yang diimpor ini. Karena apa yang diimpor itu kan kebutuhan dasar, misalnya beras, jagung. Itu kan bisa dipenuhi seharusnya,” katanya.
Lebih lanjut, Hasrat mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi yang saling menguntungkan antara negara dan pelaku sektor pangan. Ia menilai kebijakan yang konsisten dan berpihak pada produksi domestik akan menjadi fondasi kuat menuju kedaulatan pangan nasional.
“Artinya harus ada win-win solution dari pemerintah, jadi bagaimana mendorong ini jangan ada impor, ayo kita produksi,” tegasnya.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, Hasrat juga menHasaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana yang telah disampaikan dalam berbagai pidato dan gagasannya.
“Peternak, petani dan nelayan itu menunggu kesungguhan Bapak Presiden Prabowo. Kalau memang sesuai dengan pidatonya, sesuai dengan pikirannya, kedaulatan negara di atas segalanya, maka kami petani, peternak dan nelayan akan siap bersama-sama dengan Bapak Presiden Prabowo,” pungkas Hasrat.
Untuk memahami lebih dalam bagaimana persoalan ini dibedah secara terbuka dan kritis, kalian dapat menyaksikan podcast Ngopini bertajuk “Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Kartel Impor” melalui link tautan berikut ini https://www.youtube.com/@NgopiniPodcast. Diskusi ini bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga mengajak publik untuk ikut berpikir dan terlibat dalam isu strategis yang menyangkut masa depan pangan Indonesia. {radaraktual}
