Ketua Umum Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Adam Irham, menilai partai politik perlu terus melakukan pembenahan internal guna memperkuat integritas demokrasi dan memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Adam Irham dalam podcast Ngopini bertajuk “Badan Usaha Parpol, Gagasan Berani Akhiri Politik Transaksional!” yang dipandu Bang Annama, Ajo Gilang, dan Mas Rezha. Dalam diskusi tersebut, Adam menanggapi berbagai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembenahan partai politik dan penguatan integritas kader partai.
Menurutnya, partai politik tidak perlu memandang masukan dari KPK sebagai ancaman, melainkan sebagai dorongan untuk memperkuat sistem politik nasional agar lebih bersih dan sehat.
“Kita harus berprasangka baik terhadap rekomendasi KPK terkait rekrutmen dan pembinaan kader partai politik. Karena bagaimanapun partai politik adalah tempat lahirnya para pemimpin nasional. Kalau partai politik bersih dan menjalankan fungsi kaderisasinya dengan benar, maka negara juga akan dipimpin oleh orang-orang yang baik,” ujar Adam Irham.
Ia menilai peran partai politik sangat menentukan arah masa depan bangsa karena hampir seluruh proses kepemimpinan nasional lahir melalui mekanisme partai. Karena itu, menurut Adam, partai politik perlu memperkuat budaya transparansi dan memperbaiki sistem kaderisasi agar tidak melahirkan pemimpin instan.
“Partai politik harus berani bersih-bersih dan kembali pada cita-cita luhurnya. Kader partai harus jujur dalam melaporkan kekayaannya dan proses kaderisasi harus berjalan sehat. Jangan sampai orang baru masuk satu dua hari langsung menjadi pemimpin nasional. Politik tidak boleh melahirkan kader karbitan,” katanya.
Dalam podcast tersebut, pembahasan kemudian berkembang pada persoalan pendanaan partai politik yang selama ini dinilai menjadi salah satu akar persoalan politik transaksional di Indonesia. Bang Annama menyoroti kecilnya bantuan keuangan partai politik dari negara yang hanya dihitung berdasarkan jumlah suara sah hasil pemilu.
Menurutnya, skema tersebut sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan operasional partai yang sangat besar, mulai dari biaya kantor pusat, pegawai, listrik, kegiatan organisasi, hingga aktivitas kaderisasi politik di daerah.
“Kalau dihitung secara realistis, bantuan negara untuk partai politik itu sangat kecil dibanding kebutuhan operasionalnya. Akhirnya muncul pertanyaan besar, bagaimana partai bisa hidup? Di titik inilah potensi politik transaksional dan ketergantungan terhadap sponsor politik sering muncul,” ujar Annama.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuka ruang lahirnya praktik politik biaya tinggi karena partai dipaksa mencari sumber pendanaan tambahan di luar bantuan negara. Menurutnya, selama persoalan pembiayaan partai tidak diselesaikan secara sehat dan transparan, maka demokrasi Indonesia akan terus dibayangi potensi konflik kepentingan dan praktik korupsi politik.
Dari situ, muncul gagasan agar partai politik diberikan ruang membangun badan usaha resmi yang dapat menjadi sumber pendanaan mandiri dan legal bagi aktivitas organisasi politik. Model tersebut dinilai dapat membantu partai membiayai operasional secara lebih sehat tanpa terlalu bergantung pada donatur politik maupun kekuatan modal tertentu.
Bang Annama mencontohkan berbagai bentuk badan usaha yang memungkinkan dijalankan partai politik, mulai dari event organizer, pengelolaan properti, hotel, lapangan olahraga, hingga unit usaha lain yang sah secara hukum dan dikelola secara profesional.
Menurutnya, apabila sistem tersebut diatur dengan transparan dan diawasi secara ketat, maka badan usaha partai politik bisa menjadi instrumen untuk mengurangi praktik politik transaksional yang selama ini merusak demokrasi.
Menanggapi hal itu, Adam Irham menilai ide pembentukan badan usaha milik partai politik merupakan gagasan yang baik dan realistis.
“Ide itu sebenarnya brilian. Dalam praktiknya, pola seperti itu sudah berjalan walaupun belum dilembagakan secara resmi. Ada kader partai yang punya usaha, punya EO, dan membantu kegiatan partai. Kalau dilembagakan dengan baik tentu bisa lebih bagus lagi,” ujarnya.
Menurut Adam, penguatan kemandirian ekonomi partai politik dapat menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas di masa depan. {radaraktual}
