Presiden Joko Widodo diminta mengakhiri manuver yang menunjukkan sinyal dukungan kepada calon presiden (Capres) tertentu. Hal ini, semata untuk menjaga marwah kepala negara.
Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim, menanggapi kehadiran Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan lima ketua umum parpol pendukung pemerintah, di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4).
Sebagai seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, dikatakan Hilmi, Jokowi diharapkan melapangkan jalan dan bersikap netral kepada siapapun yang dipilih oleh rakyat.
“Presiden tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berakhir dengan baik, sementara presiden terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki,” ujar Hilmi kepada wartawan, Senin (4/3).
“Presiden tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berakhir dengan baik, sementara presiden terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki,”
Hilma R. Ibrahim
Partai Ummat, kata Hilmi lagi, meminta agar Jokowi tidak usah terlalu khawatir atau ragu kalau bukan calon yang dikehendakinya menjadi presiden, sehingga programnya tidak akan jalan.
“Anggaplah program yang sudah dikerjakan selama 10 tahun itu sebagai legacy dan serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Jangan terlalu memastikan siapa yang akan menggantikannya,” tuturnya
Sambungnya, setelah berkuasa selama hampir 10 tahun, semestinya presiden harus menjaga jarak yang sama terhadap kandidat yang lain. Tidak boleh ada satu kandidat yang didukung, dan ada kandidat yang tidak didukung.
“Presiden harus menjaga kehormatannya, dengan berdiri pada posisi yang sama untuk semua capres,” pungkasnya.
Silahkan baca artikel sumber di {radaraktual}
