Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tidak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang. Ia justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor.
Ia menegaskan tetap berpegang teguh pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan mengimpor KRL bekas.
“Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP,” katanya Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.
“Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP,”
Agus Gumiwang Kartasasmita
Agus menjelaskan rekomendasi BPKP itu sudah disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dan disepakati bersama.
“Kan sudah ada hasil audit dari BPKP. Jadi kan rakortas yang dipimpin oleh Pak Luhut ketika itu menyepakati bahwa kita akan mengikuti audit BPKP dan saya, kita semua sudah dijelaskan Pak Luhut,” tegasnya.
Sementara itu, wacana impor darurat KRL bekas Jepang digaungkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memastikan rencana impor bakal terus berlanjut.
Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan ada penumpukan penumpang KRL pada jam-jam sibuk, seperti pukul 06.00-08.00 pagi dan 17.00-18.00 sore. Hal tersebut membuat impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah mendesak itu di tahun ini.
“Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023,” katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).
“Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023,”
Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo
Menteri BUMN Erick Thohir juga mengamini hal tersebut. Erick tidak menutup kemungkinan impor KRL bekas Jepang tetap dilakukan meski tidak direkomendasikan BPKP.
Erick paham kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Kendati, ia tidak ingin impor dilakukan dengan harga mahal.
“Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik. Kalau kemahalan ya opsinya tidak. Kalau kita cuma membebani penambahan kapasitas dengan harga mahal kita harus berpikir ulang,” ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).
Silahkan baca artikel sumber di {politiknesia}
