Pati, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menerima keluhan dari para nelayan kapal penangkap ikan di atas 30 Gross Tonnage (GT) terkait tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang kini mencapai Rp30.000 per liter. Sebagaimana diberitakan media nasional Golkarpedia.com, aspirasi tersebut disampaikan nelayan saat agenda reses di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, tepatnya di Juwana, Kabupaten Pati. Harga setinggi itu membuat usaha melaut semakin tidak ekonomis dan mengancam mata pencaharian ribuan nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, nelayan diwakili oleh Purnomo, warga Desa Mbendar, Kecamatan Juwana. Ia mengungkapkan bahwa lonjakan harga solar non-subsidi membuat biaya operasional melaut meningkat drastis hingga banyak kapal memilih tidak beroperasi. Kondisi ini tidak hanya merugikan nelayan tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan ikan nasional.
“Untuk sekali melaut, kapal 30 GT ke atas butuh 5.000 sampai 10.000 liter solar. Kalau harga Rp30.000 per liter, biaya BBM saja sudah Rp150 juta hingga Rp300 juta. Ini belum termasuk biaya ABK, perbekalan, dan perawatan kapal. Banyak nelayan terpaksa tidak melaut,” ujar Purnomo.
Menanggapi keluhan tersebut, Firman Soebagyo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi nelayan kapal besar yang saat ini tertekan akibat tingginya biaya BBM. Ia mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Firman dalam merespons derita rakyat di tengah tekanan ekonomi global.
“Saya sudah sampaikan ke Kemenko Perekonomian dan Dirjen Tangkap KKP. Beliau-beliau sangat serius mendiskusikan rasionalisasi dan penyesuaian harga BBM untuk nelayan kapal di atas 30 GT. Ini situasional dan kondisional karena dampak konflik global, tapi negara tidak boleh membiarkan nelayan mati usaha,” tegas Firman.
Pernyataan Firman ini menegaskan bahwa meskipun lonjakan harga BBM disebabkan oleh gejolak global, pemerintah tidak bisa sekadar berdalih. Negara wajib hadir melindungi warganya yang terdampak, termasuk nelayan kapal besar yang selama ini menjadi tulang punggung produksi perikanan nasional.
Firman juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas skema terbaik untuk membantu nelayan kapal besar menghadapi lonjakan harga solar non-subsidi. Ia menyebut rapat koordinasi bersama Pertamina, BPH Migas, dan instansi terkait telah digelar guna mencari solusi yang tepat. Proses ini diharapkan segera membuahkan hasil konkret.
“Rapatnya hari ini belum menghasilkan keputusan final. Akan dilanjutkan kembali hari Rabu mendatang untuk memfinalkan skema terbaik. Kita berharap segera ada keputusan yang berpihak pada nelayan,” jelas Firman.
Selain mendorong solusi terkait harga BBM, legislator dari Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati itu juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi bagi Pertamina sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Menurutnya, penyesuaian harga BBM untuk nelayan kapal besar harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tanpa payung hukum yang jelas, kebijakan bantuan bisa berantakan di lapangan.
Firman turut meminta pemerintah pusat, aparat penegak hukum (APH), serta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penyalahgunaan akibat tingginya disparitas harga solar subsidi dan non-subsidi. Selisih harga yang mencapai belasan ribu rupiah per liter sangat rawan menimbulkan penyelewengan.
“Jangan sampai ada penyalahgunaan. Disparitas atau selisih harga solar subsidi dengan non-subsidi sangat besar, mencapai belasan ribu rupiah per liter. Ini rawan diselewengkan. Kalau ditemukan, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Menurut Firman, nelayan kapal di atas 30 GT memiliki peran penting sebagai penopang pasokan ikan nasional. Jika aktivitas melaut lumpuh, harga ikan di pasar bisa melonjak drastis dan mengancam ketahanan pangan. Karena itu, ia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret sebelum kondisi semakin parah.
“Saya akan kawal ini sampai tuntas di Komisi IV DPR RI,” pungkas Firman.
Kini publik nelayan dan para pengusaha perikanan menanti hasil rapat lanjutan pada hari Rabu mendatang. Apakah akan ada kebijakan yang meringankan beban nelayan kapal besar seperti subsidi khusus, pengurangan harga, atau kompensasi langsung, ataukah mereka harus terus merugi dan menepikan kapalnya. Yang pasti, Firman Soebagyo telah membuka jalan perjuangan di DPR. Tinggal eksekutif yang harus bergerak cepat sebelum industri perikanan nasional semakin terpuruk.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
