Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Presiden · 19 Jun 2023 16:55 WIB ·

Gunakan Pengawas Asing, Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Nusantara (IKN) Seperti SD Inpres


 Gunakan Pengawas Asing, Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Nusantara (IKN) Seperti SD Inpres Perbesar

Jakarta, Rakyat Menilai –Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat jawaban tidak terduga ketika ditanya tentang mandor atau pengawas asing ikut terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jokowi menilai, penggunaan pengawas asing untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan.

“Mandor apa, beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan,” kata Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Jokowi menjelaskan, pelibatan pengawas asing dalam proyek IKN juga sekaligus untuk menarik investor asing. Menurut dia, pemerintah tak ingin hasil pembangunan IKN malah tak sesuai harapan. Jokowi pun membandingkan, tidak ingin hasil IKN seperti gedung Sekolah Dasar Inpres pada era Presiden Soeharto.

“Mandor apa, beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan,”.

Presiden Jokowi

Ketika berkuasa, salah satu program Soeharto adalah mempercepat pendidikan dengan membangun masif SD Inpres di seluruh pelosok negeri. “Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?” kata Jokowi.

Sementara itu, program SD Inpres di Indonesia ternyata mendapatkan pengakuan dunia. Solusi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang dijalankan Soeharto mendapatkan pengakuan hadiah nobel.

“Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?”.

Presiden Joko Widodo

Hal itu setelah trio warga Amerika Serikat (AS), yaitu Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer meraih nobel bidang ekonomi pada 2019. Ketiga ekonom tersebut mendapatkan penghargaan tertinggi atas hasil penelitian mereka terkait kemiskinan global.

Esther Duflo yang meraih nobel pada usia 46 tahun menjelaskan tentang penelitiannya terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendirikan SD Inpres pada era 1973 hingga 1978. Duflo pun mengutip data Bank Dunia, sepanjang 1973-1974 hingga 1978-1979, Indonesia telah membangun sebanyak 61.807 unit sekolah SD baru.

Esther Duflo yang meraih nobel pada usia 46 tahun menjelaskan tentang penelitiannya terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendirikan SD Inpres pada era 1973 hingga 1978. Duflo pun mengutip data Bank Dunia, sepanjang 1973-1974 hingga 1978-1979, Indonesia telah membangun sebanyak 61.807 unit sekolah SD baru.

Kala itu, setiap sekolah mampu menampung sekitar 500 siswa. Presiden Soeharto mengeluarkan lebih dari 500 juta dolar AS atau setara 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 1973.

Hasil Duflo diterbitkan menjadi jurnal berjudul ‘Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Usual Policy Experiment’ pada 2000. The Financial Express melaporkan, Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres merupakan program pembangunan gedung sekolah terbesar di Indonesia sepanjang sejarah.

Duflo menyimpulkan, pembangunan SD Inpres menyebabkan anak-anak usia dua sampai enam tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun pendidikan lebih banyak untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.

Hasil Duflo diterbitkan menjadi jurnal berjudul ‘Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Usual Policy Experiment’ pada 2000. The Financial Express melaporkan, Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres merupakan program pembangunan gedung sekolah terbesar di Indonesia sepanjang sejarah.

Program SD Inpres, menurut Duflo, juga mendorong proporsi yang signifikan dari populasi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Peningkatan itu diterjemahkan ke dalam kenaikan upah 1,5 hingga 2,7 persen untuk setiap sekolah tambahan. Menurut hitungannya, efek pembangunan SD Inpres sukses ‘meningkatkan ekonomi’ Indonesia kala itu. Bahkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 hingga 10,6 persen.

“Saya mengevaluasi efek dari program ini pada pendidikan dan upah dengan menggabungkan perbedaan antardaerah dalam jumlah sekolah yang dibangun dengan perbedaan antarkelompok yang disebabkan oleh durasi program,” kata Duflo saat menerima nobel ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Silahkan baca artikel sumber klik disini!

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jokowi di Munas XI Partai Golkar Sebut Putusan MK Atau Rapat DPR, Tetap Yang Dibicarakan ‘Tukang Kayu’

24 August 2024 - 07:14 WIB

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin: Achmad Bakrie Adalah Bukti Bahwa Kesuksesan Bisa Diraih Siapa Saja

23 August 2024 - 23:55 WIB

Mencuat Isu Jokowi Akan Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Idrus Marham: Itu Persoalan Gampang

20 August 2024 - 12:10 WIB

Bahlil Diplot Jadi ‘Calon Tunggal’ Ketua Umum Partai Golkar, Nusron Wahid Bantah Ada Cawe-cawe Presiden Jokowi

18 August 2024 - 07:40 WIB

Jokowi, Luhut Hingga Bahlil Digugat Tanggung Renteng Rp.1 Triliun Lebih Oleh PT TMS

13 August 2024 - 06:30 WIB

Sempat Optimistis, Presiden Jokowi Malah Batal Berkantor di IKN Awal Bulan Ini

12 July 2024 - 21:06 WIB

Trending di Presiden