Jakarta, Rakyat Menilai — Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie, meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menarik semua kadernya yang menjabat sebagai menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menuding partai banteng terus-menerus menyerang dan memfitnah Jokowi.
“Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik saja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot,” kata Grace kepada Tempo pada Jumat, 16 Agustus 2024, melalui pesan tertulis.
Grace menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Jokowi ingin mengambil alih partai banteng bermoncong putih. Grace menilai pernyataan Hasto melewati batas. Ia menantang Hasto membeberkan bukti. “Tanpa bukti ucapan Mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah,” kata Grace.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan ada pihak yang ingin merebut kursinya. Hasto menyebut pihak yang berupaya mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP adalah Jokowi. Hasto mengklaim informasi itu ia peroleh dari seorang mantan menteri.
“Mantan menteri itu menyatakan keinginan Pak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDIP,” kata Hasto di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.
Seiring dengan meruncingnya hubungan PDIP dan Istana Negara, isu kocok ulang kabinet Jokowi berembus. Sejumlah petinggi di Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bercerita semula pergantian menteri akan berlangsung pertengahan Agustus. Salah satu nama yang disebut-sebut akan terkena reshuffle adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly. Yassona kader PDIP.
Yasonna dikabarkan bakal digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra dan mantan Kepala Badan Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, PDIP memiliki enam kader partai yang menjadi menteri. Selain Yasonna, mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.
Baca artikel sumber di Tempo
