Denpasar, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus melakukan pendalaman terhadap tata kelola subsidi dan kompensasi listrik, khususnya pemberian subsidi yang tepat sasaran, pengembangan energi bersih, serta dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan melekat DPR terhadap kebijakan publik di sektor energi.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Kunjungan ini tidak berlangsung di ruang rapat tertutup di Jakarta, melainkan langsung turun ke lapangan di Pulau Dewata.
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek subsidi listrik, tetapi juga mencakup dorongan percepatan implementasi energi bersih di Bali. Ia menilai, sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Bali memiliki kebutuhan besar terhadap energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pariwisata Bali sangat bergantung pada citra alam yang asri dan bebas polusi.
“Ya, kita ke sini tujuan utamanya adalah tentu tata kelola subsidi secara garis besarnya, di mana subsidi ini mestinya tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat di Bali khususnya. Dan kemudian juga kami mendapatkan temuan-temuan di daerah ini untuk segera melakukan green energy,” ujar Demar, sapaan akrabnya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Pernyataan Gde Sumarjaya ini menegaskan bahwa subsidi listrik yang selama ini digelontorkan negara tidak boleh lagi salah sasaran. Masyarakat mampu dan industri besar tidak seharusnya masih menikmati subsidi yang justru diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu.
Ia menambahkan bahwa potensi energi terbarukan di Bali masih dapat terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan bendungan dan energi surya. Menurutnya, penggunaan energi bersih juga sejalan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang semakin menuntut standar keberlanjutan dari wisatawan mancanegara.
“Masih banyak sumber yang bisa kita manfaatkan hari ini, misalnya bendungan masih bisa dimanfaatkan, kemudian juga tentu solar panel juga menjadi bagian daripada green energy yang sangat kami butuhkan,” lanjutnya.
Bali memiliki sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun serta sejumlah bendungan yang tersebar di beberapa kabupaten. Potensi ini selama ini belum dimaksimalkan secara optimal untuk menghasilkan energi listrik bersih yang dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara.
Dalam kesempatan tersebut, BAKN juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang terdampak operasional pembangkit listrik, khususnya terkait kebisingan maupun dampak lingkungan lainnya. PLN didorong untuk memastikan adanya bentuk tanggung jawab sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kehadiran pembangkit listrik tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.
Selain itu, aspek perencanaan kelistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dinilai perlu disusun secara matang, mengingat Bali sebagai destinasi wisata global memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan pasokan listrik. Stabilitas sistem kelistrikan menjadi krusial dalam menjaga citra daerah di mata internasional. Sekali padam bergantian, reputasi Bali sebagai destinasi kelas dunia bisa tercoreng.
BAKN juga mencermati pentingnya konsistensi komitmen berbagai pihak dalam mendukung transisi energi, termasuk kerja sama dengan institusi pendidikan maupun pihak lain yang terlibat dalam pengembangan energi alternatif. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai rencana yang telah disepakati. Jangan sampai hanya menjadi janji di atas kertas tanpa realisasi di lapangan.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi layanan kelistrikan turut menjadi perhatian. Penerapan Advanced Metering Infrastructure (AMI) atau smart meter dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi masyarakat. Zaman sudah berubah, tetapi sistem pembelian listrik masih terkesan ketinggalan.
“Di samping itu juga saya meminta tadi untuk AMI segera diterapkan, artinya memakai smart meter. Itu harus segera juga dilakukan, karena sangat lucu juga kita ini harus beli token terus memasukkan. Sekarang hampir semua sudah memiliki yang namanya smartphone. Nah, oleh karena itu smart meter juga harus diberdayakan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Kritik halus namun tajam ini menyentuh realitas keseharian masyarakat yang masih direpotkan dengan sistem token dan pembelian pulsa listrik di tengah era serba digital. Dengan smart meter, masyarakat bisa memantau dan membayar tagihan listrik secara real-time melalui genggaman tangan.
Secara keseluruhan, BAKN mendorong agar pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Bali dapat mengedepankan keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Pendalaman ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BAKN dalam memastikan kebijakan publik di sektor energi berjalan optimal dan akuntabel.
Kini publik menanti tindak lanjut dari hasil kunjungan BAKN ini. Apakah PLN akan segera mempercepat program smart meter di Bali, membenahi subsidi yang tidak tepat sasaran, serta serius mengembangkan energi bersih seperti tenaga surya dan bendungan. Jika tidak, maka kunjungan kerja ini hanya akan menjadi dokumentasi semata tanpa perubahan nyata di lapangan.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
