Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Menteri · 25 May 2023 17:31 WIB ·

Demokrat dan PKS Minta Anggaran Belanja Nonprioritas Seperti IKN Ditunda, Menteri Bahlil: Terserah


 Demokrat dan PKS Minta Anggaran Belanja Nonprioritas Seperti IKN Ditunda, Menteri Bahlil: Terserah Perbesar

Jakarta, Rakyat Menilai — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang meminta agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ditunda. Bahlil memaklumi sikap itu sebagai hak, tapi dia menegaskan pembangunan IKN sudah diputuskan dalam undang-undang.

“Itu pikiran dia, lah. Terserah,” ujar Bahlil ketika ditemui wartawan di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Ia memastikan rencana pemerintah membangun IKN akan terus berjalan. “Kalau pemerintah tidak menjalankan undang-undang, kan kami melanggar,” ucapnya.

“Itu pikiran dia, lah. Terserah, Kalau pemerintah tidak menjalankan undang-undang, kan kami melanggar,”.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Rekomendasi menunda pembangunan IKN disampaikan Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, 23 Mei 2024. Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan rekomendasi atas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2024.

Anggota Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintah mestinya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur mercusuar yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan masyarakat. Pihaknya meminta pemerintah mendorong belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multipplier effect. “Sehingga anggaran yang sifatnya nonprioritas, seperti IKN, bisa ditunda dan sebaiknya difokuskan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil di desa.”

Selain itu, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik. Sehingga, pemerintah mesti fokus pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas. “Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan menjelang pemilu,” ujar Rizki. 

Senada dengan Demokrat, Fraksi PKS menyarankan pemerintah menunda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN agar anggaran yang ada dapat difokuskan untuk pemulihan daya beli masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan belanja berkeadilan lainnya. 

“Bansos perlu ditingkatkan. Kami juga mendorong keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin yang menjadi juru bicara dalam sidang. Pihaknya juga meminta agar pemerintah mempertahankan subsidi tarif listik, LPG, dan BBM bagi rakyat kecil.

Silahkan baca artikel sumber klik disini!

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia: ‘Saya 5 Tahun Jadi Sopir & Kondektur Angkot, Masih Perlu Diajarin Naik Angkutan Umum?’

4 February 2025 - 06:40 WIB

Penembakan PMI di Malaysia Bukan yang Pertama! Yahya Zaini: ‘Ini Kali Ketiga, Pemerintah Jangan Diam!’

31 January 2025 - 06:22 WIB

Bahlil Lahadalia: “Sesuai Arahan Presiden Prabowo, Minyak Mentah Tidak Diekspor, Harus Dimanfaatkan Kilang Dalam Negeri!”

30 January 2025 - 09:38 WIB

RUU Minerba Beri Kampus Izin Tambang! Hetifah Sjaifudian: ‘Harus Transparan, Jangan Sampai Jadi Ladang Eksploitasi!’

30 January 2025 - 08:53 WIB

Bahlil Lahadalia: “Impor Minyak Rugikan Indonesia Rp 500 Triliun, Arahan Presiden Prabowo Tegas di 2029!”

23 January 2025 - 07:31 WIB

Omnibus Law Politik di Depan Mata! Adies Kadir: “Partai Golkar Komit Kajian Holistik dan Komprehensif!”

20 January 2025 - 17:44 WIB

Trending di Parlemen