Jakarta, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Misbakhun, langkah Presiden yang hadir langsung dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 merupakan momen yang patut diperhatikan secara serius oleh masyarakat.
“Ini adalah sebuah tradisi baru, dan tentunya tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Presiden di dalam KEM-PPKF,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), sebagaimana diberitakan Antaranews.
“Tentunya, masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” lanjutnya.
Tradisi baru ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro di hadapan rapat paripurna DPR.
Selama ini, penyampaian KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden pada setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal pembahasan APBN.
Misbakhun juga dengan tegas menepis anggapan bahwa kehadiran Presiden di DPR terkait dengan pelemahan rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi belakangan ini.
“Menurut saya, jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah hanyalah salah satu aspek dari sekian banyak parameter dalam kerangka ekonomi makro.
“Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makro ekonomi kita itu ada banyak parameter, nilai tukar itu hanya salah satu,” tegasnya.
“Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan tidak ada di sana. Tetapi, di saat KEM-PPKF itu kita akan membicarakan secara makro kerangka ekonomi kita di tahun 2027,” ucapnya.
Menurut Misbakhun, keputusan Prabowo untuk hadir langsung mencerminkan keseriusan pemerintah terhadap kebijakan APBN sejak awal.
Ia menilai APBN adalah kebijakan publik yang penting untuk disampaikan secara langsung kepada masyarakat luas, bukan sekadar respons terhadap fluktuasi pasar jangka pendek.
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan KEM-PPKF akan mencakup berbagai indikator ekonomi fundamental.
Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesia crude price (ICP), hingga target produksi dan lifting minyak dan gas.
“Kemudian, di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga,” kata dia.
Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF 2027 yang dipatok dalam rentang 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Adapun asumsi makro lainnya meliputi inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800 – Rp 17.500 per dolar AS, lifting minyak 602-615 ribu barel per hari, serta harga minyak (ICP) US$ 70-95 per barel.
Publik kini menanti pelaksanaan pidato Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara DPR RI.
Ini akan menjadi pertama kalinya seorang Presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF, sekaligus menandai dimulainya tradisi baru dalam penyusunan RAPBN di Indonesia.
rakyatmenilai.com
Referensi Utama Analisis Kebijakan Dan Geopolitik
