Jakarta, Rakyat Menilai –– Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah mendengar bahwa TKN Prabowo-Gibran menolak debat ketiga Pilpres 2024 diselenggarakan oleh MNC Group. Fahri Hamzah menyebut sudah ingatkan hal tersebut.
“Saya dengar gitu. Saya sendiri sudah mengingatkan terkait adanya conflict of interest dari industri media di Indonesia yang dikuasai partai politik baik secara langsung atau tidak langsung,” kata Fahri saat dikonfirmasi, Sabtu (30/12/2023).
Fahri menyebut frekuensi publik terlalu terlihat kepentingan politiknya jika dikuasai oleh pimpinan suatu parpol. Dia mencontohkan jika TV terus menerus menggambarkan hanya ada 1 parpol di Indonesia yang berkegiatan.
“Karena bagaimanapun frekuensi publik itu terlalu kentara digunakan untuk kepentingan politik. Secara vulgar misalnya sebuah stasiun TV menggambarkan di dalam beritanya seolah-olah hanya ada 1 parpol di Indonesia yang punya kegiatan, dan lagu dari parpol itu menggema pagi siang dan malam dengan gunakan frekuensi publik,” ucapnya.
Dia juga mengaku ragu partai terkait stasiun TV akan membayar atau tidak saat kampanye. Menurutnya ada ketidakadilan ketika pemilik parpol juga punya stasiun TV.
“Terserah itu nanti ada laporannya dia bayar atau tidak, itu kita tidak tahu karena itu pasti adalah permainan buku saja di antara mereka tetapi bahwa pemilik media dan pemilik parpol itu kalau bergabung dalam satu kegiatan kampanye politik tentu itu akan merugikan rasa keadilan dalam kampanye,” ujar dia.
Karena itu lah, Fahri menilai wajar ketika kubu Prabowo-Gibran tidak bisa menerima itu. Dia juga menegaskan beberapa industri media juga menyalahgunakan ruang publik secara besar-besaran.
“Jadi kalau pasangan 02 merasa bahwa ada hal yang ganjil di dalam penyelenggaraan debat nanti yang dikuasai satu konglomerasi media saya rasa tidak saja secara spesifik pada kegiatan kampanye pilpres,” tuturnya.
“Tapi secara umum harus ada kewaspadaan kita bahwa industri media kita telah melakukan penyalahgunaan besar-besaran atas ruang publik yang disiapkan dan sebenarnya harus dipergunakan lebih bertanggung jawab dan lebih adil bagi kepentingan umum, bukan digunakan untuk kepentingan pemiliknya,” lanjutnya.
Artikel ini telah tayang di detik(dot)com, Klik untuk baca!
