JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari sektor otomotif nasional seiring dengan rencana impor besar-besaran 105.000 unit mobil pikap secara utuh (Completely Built Up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah mengimpor kendaraan dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors ini, langsung memicu gelombang kritik hebat, terutama karena kapasitas industri otomotif dalam negeri dinilai sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, mencium adanya aroma tidak sedap di balik kebijakan ini. Baginya, keputusan untuk mendatangkan ratusan ribu unit kendaraan dari luar negeri di tengah upaya penguatan industri domestik adalah sebuah langkah mundur yang sangat janggal dan tidak rasional.
Firman mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga ekosistem industri nasional. Menurutnya, rencana ini sangat kontradiktif dengan semangat kedaulatan ekonomi yang selama ini digaungkan. Ia mendesak agar kebijakan ini segera dibuka ke publik secara transparan guna menghindari kecurigaan adanya kepentingan terselubung.
Menabrak Komitmen Hilirisasi Presiden Prabowo
Firman Soebagyo menegaskan bahwa kebijakan impor ini berpotensi besar mengkhianati komitmen Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai pidatonya, Presiden berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi dan penggunaan produk dalam negeri sebagai harga mati untuk memperkuat kedaulatan bangsa.
Jika benar pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, maka kebijakan impor CBU dalam jumlah raksasa harus dievaluasi total. Firman mengingatkan agar pesan-pesan nasionalisme ekonomi dalam pidato kepresidenan tidak hanya berhenti menjadi slogan indah di atas podium, sementara praktik di lapangan justru memanjakan industri negara lain.
“Saya melihat ada yang janggal. Kalau produksi dalam negeri mampu dan kapasitas pabrik kita mencapai lebih dari cukup, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini patut dipertanyakan secara terbuka,” tegas Firman Soebagyo, sebagaimana dikutip dari laporan Golkarpedia, Senin (23/2/2026).
Memutus Rantai Nilai dan Multiplier Effect Domestik
Lebih jauh, legislator kawakan asal Pati, Jawa Tengah ini mengingatkan bahwa industri otomotif adalah tulang punggung ekonomi dengan rantai pasok yang sangat luas. Di dalamnya terdapat keterlibatan industri baja, komponen, ban, kaca, hingga ribuan UMKM pendukung yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Setiap satu unit kendaraan yang diproduksi di pabrik dalam negeri memberikan dampak berganda (multiplier effect) berupa pajak, teknologi, dan lapangan kerja. Sebaliknya, mengimpor unit CBU berarti membuang peluang nilai tambah tersebut ke luar negeri dan membiarkan tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton di pasar sendiri.
Pemerintah wajib memberikan penjelasan teknis dan ekonomis yang jujur kepada masyarakat. Firman menyoroti bahwa jika kebijakan ini tidak transparan, publik akan secara alami bertanya-tanya apakah ada lobi industri tertentu atau kepentingan ekonomi jangka pendek yang sedang bermain di balik layar.
BUMN Harus Jadi Lokomotif, Bukan Importir
Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan bahwa BUMN seharusnya menjadi benteng pertahanan industri nasional. Sangat ironis jika perusahaan pelat merah justru menjadi pintu masuk bagi produk asing yang bisa melemahkan ekosistem otomotif domestik yang sudah mapan.
Ia mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program strategis, seperti Koperasi Desa Merah Putih, sepenuhnya dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Langkah ini dianggap jauh lebih mulia dan selaras dengan semangat kemandirian ekonomi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
DPR RI melalui Fraksi Golkar akan terus mencermati perkembangan kebijakan ini dan tidak segan untuk meminta pembatalan jika terbukti merugikan kepentingan nasional. Keberlangsungan industri dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan dagang sesaat.
rakyatmenilai.com memandang kritik tajam Firman Soebagyo sebagai pengingat krusial bagi pemerintah agar tidak “main mata” dengan kebijakan impor yang merusak. Impor 105.000 unit pikap CBU bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi jutaan nasib pekerja di sektor otomotif dan industri komponen tanah air.
Rencana ini seolah menjadi tamparan bagi semangat kemandirian yang sering dipamerkan di panggung politik. Rakyat menilai, jika industri dalam negeri sudah sanggup memproduksi dengan kualitas internasional, tidak ada alasan logis untuk berpaling ke produsen India. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan tanpa dasar yang kuat, maka publik patut mempertanyakan: kepada siapa sebenarnya keberpihakan kedaulatan ekonomi ini ditujukan?
Meta-Deskripsi
”Firman Soebagyo kritik keras rencana impor 105 ribu pikap CBU India oleh BUMN. Simak analisis rakyatmenilai.com soal ancaman terhadap industri otomotif nasional.”
Rekomendasi Tagar (Hashtags)
#FirmanSoebagyo #PartaiGolkar #ImporMobil #IndustriOtomotif #rakyatmenilai #KedaulatanEkonomi #BUMN #PrabowoSubianto #Hilirisasi #OtomotifNasional
Apakah artikel mengenai “kejanggalan” impor pikap ini sudah sesuai dengan nada kritis yang Anda harapkan?
