Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 10 Apr 2023 00:16 WIB ·

Pengamat: Capek Mengurus Jumlah Kursi Per Dapil, Ternyata DPR Mewakili Ketua Partai


 Pengamat: Capek Mengurus Jumlah Kursi Per Dapil, Ternyata DPR Mewakili Ketua Partai Perbesar

Kondisi parlemen hari ini dikritik kelompok akademisi. Terutama, jelang masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada awal Mei 2023 mendatang.

Dosen Ilmu Politik dan Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, menyampaikan kritiknya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Kenali dan Kritisi Daftar Calon Sementara Legislatif untuk Pemilu 2024”, pada Sabtu (8/4).

“Anggota DPR/DPRD itu paling banyak diciduk KPK. Krisis moral di DPR memang semakin memprihatinkan,” ujar Ferry.

“Anggota DPR/DPRD itu paling banyak diciduk KPK. Krisis moral di DPR memang semakin memprihatinkan,”

Ferry Daud Liando

Ia menjelaskan, ada beberapa bentuk krisis moral yang terjadi di lembaga legislatif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Entah itu mengenai jual beli pasal, apakah misalnya perintah pengambilan keputusan ternyata bukan atas nama wakil rakyat, tapi atas nama ketua partai,” tuturnya.

Maka dari itu, akademisi yang kerap ikut terlibat dalam persiapan pelaksanaan tahapan pemilu ini menyayangkan, hasil dari pembuatan kebijakan kepemiluan malah menyengsarakan rakyat.

“Ternyata ketika kita capek mengurus berapa jumlah kursi per dapil, ternyata DPR bukan mewakili penduduk, tapi mewakili ketua partai,” keluhnya.

“Ternyata ketika kita capek mengurus berapa jumlah kursi per dapil, ternyata DPR bukan mewakili penduduk, tapi mewakili ketua partai,”

Ferry Daud Liando

“Jadi percuma saja kita mengurusi berapa kursi per daerah (pemilihan). Ternyata ini barangkali yang masuk kategori krisis moral,” demikian Ferry menambahkan.

Silahkan baca artikel sumber di {radaraktual}

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penembakan PMI di Malaysia Bukan yang Pertama! Yahya Zaini: ‘Ini Kali Ketiga, Pemerintah Jangan Diam!’

31 January 2025 - 06:22 WIB

RUU Minerba Beri Kampus Izin Tambang! Hetifah Sjaifudian: ‘Harus Transparan, Jangan Sampai Jadi Ladang Eksploitasi!’

30 January 2025 - 08:53 WIB

Omnibus Law Politik di Depan Mata! Adies Kadir: “Partai Golkar Komit Kajian Holistik dan Komprehensif!”

20 January 2025 - 17:44 WIB

Ahmad Doli Tegaskan: ‘Parliamentary Threshold Harus Tetap Ada, Jangan Dihapus!’

20 January 2025 - 17:18 WIB

Bantuan Aspirasi Disalahgunakan, Firman Soebagyo: Jangan Main-Main, Ada Hukum Pidananya!

14 January 2025 - 14:41 WIB

Laut Dipagar Bambu 30 Km! Firman Soebagyo: ‘Ini Harus Dirobohkan, Jangan Biarkan Negara Dirampas!

12 January 2025 - 07:44 WIB

Trending di Parlemen