Menu

Mode Gelap
Meutya Hafid Dukung Percepatan Penyelesaian RUU Penyiaran Hadapi Tantangan Digitalisasi Radio Terkait Isu Penerbitan Perppu MD3, Lodewijk Paulus Enggan Berspekulasi Jelang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Partai Golkar Bantul Gelar Rapat Konsolidasi Airlangga Hartarto Berduka Atas ‘Tewasnya’ Ismail Haniyeh, Minta Jangan Ada Lagi ‘Pembunuhan Politik’ Ingin Punya Pusat Penelitian Baterai EV di Morowali, Menko Luhut Kirim Mahasiswa Ke Tiongkok

Parlemen · 15 Sep 2024 14:57 WIB ·

Puluhan WNI Jadi Korban ‘Perbudakan’ di Myanmar, Dave Laksono Minta Pemerintah Segera Selamatkan Mereka


 Puluhan WNI Jadi Korban ‘Perbudakan’ di Myanmar, Dave Laksono Minta Pemerintah Segera Selamatkan Mereka Perbesar

Senayan, Rakyat Menilai — Beredar video puluhan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Dalam unggahan tersebut, para korban minta tolong ke Pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan para WNI tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengaku kaget dan sedih atas kejadian yang ramai di media tersebut. Sebab, menurutnya, kejadian semacam ini terus berulang kembali.

“Berarti kesalahan ini memang tentu pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan edukasi, juga pembelaan terhadap para WNI kita di Myanmar,” ujar Dave di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (12/9/2024)

Diketahui, dijelaskan bahwa dalam video amatir tersebut, sejumlah orang yang diduga WNI korban TPPO mengaku disekap dan dipaksa kerja 15 jam tanpa gaji. Mereka juga mengatakan bakal mengalami penyiksaan dengan cara disetrum jika tidak mencapai target.

Ia pun mempertanyakan bagaimana modus kejadian ini dapat terus terjadi. Ia pun menduga bisa jadi ada keterlibatan aparat tertentu. Meski demikian, menurutnya, sindikat semacam ini harus dibongkar jaringannya.

“Juga harus ada penjelasan dari pemerintah, baik kepada keluarga ataupun masyarakat umum, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, tipuan-tipuan, rayuan-rayuan pekerjaan dengan gaji besar, dolar di luar negeri, itu semua ternyata adalah palsu, yang mengakibatkan, justru memberatkan dan menjerat para warga kita, hingga menyulitkan semua orang ketika mereka terjerat di dalam permasalahan ini,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia pun optimistis, meski masa kepemimpinan di tubuh Kementerian Luar Negeri akan transisi nantinya, penanganan masalah ini akan terus berjalan. Sebab menurutnya, Kemenlu telah memiliki sistem yang baik.

“Kemenlu juga sudah membangun sistem dan juga membangun mendidik SDM yang unggul, sehingga siapapun pemimpin ini tetap bisa berjalan, dan juga target-target, dan juga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik,”  lanjutnya.

Ia mengaku, Komisi I DPR RI pun akan mengambil langkah lebih lanjut dengan berkoordinasi kementerian lembaga terkait yang merupakan mitra komisi I DPR. Meski begitu, ia mengungkapkan penanganan ini membutuhkan koordinasi dengan mitra lainnya.

“Seperti apakah itu Kemenkumham, imigrasi, ataupun juga kementerian lainnya, dan juga pemerintah daerah, untuk mendesiminasi informasi, agar mereka itu tidak cepat berbuai dengan impian gaji-gaji besar, tapi ternyata itu adalah palsu,” tutup Dave.

Artikel ini telah tayang di golkarpedia.com

Artikel ini telah dibaca 155 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Zulfikar Arse Sadikin: Angka Golput Tinggi di 7 Provinsi, Ini Penyebabnya

7 December 2024 - 07:07 WIB

Ilham Permana: Kebijakan Menperin Agus Gumiwang Bikin Investasi Apple Rp15,8 Triliun Masuk Indonesia

6 December 2024 - 20:38 WIB

Bambang Patijaya Memastikan Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Dukung Tukang Ojol Tetap Dapat BBM Bersubsidi

6 December 2024 - 07:42 WIB

Cegah Kriminalisasi Terhadap Guru, Karmila Sari Desak Sekolah Tingkatkan Peran TPPK

5 December 2024 - 14:34 WIB

Soedeson Tandra Menolak Usulan PDIP, Tempatkan Kembali Polri di Bawah TNI atau Kemendagri

1 December 2024 - 07:02 WIB

Pemerintah Ingin Stop Impor Beras Tahun 2025, Bamsoet: Hati-hati Ini Komoditas Paling Sensitif!

30 November 2024 - 11:31 WIB

Trending di Parlemen