PDIP lebih baik tidak berkoalisi dengan Koalisi Besar atau gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) pada Pemilu 2024 nanti.
Sebab, PDIP memiliki stok kader mumpuni secara elektoral maupun kualitas. Selain itu, partai banteng moncong putih pun sudah mencukupi Presidential Threshold (PT) 20 persen untuk mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi.
“Karena bagaimanapun PDIP miliki kader potensial sekaligus sebagai partai pemenang Pemilu 2019 lalu,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Jumat (7/4).
Oleh karena itu, Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai wajar jika diajak bergabung Koalisi Besar mensyaratkan capres harus dari PDIP.
“PDIP sudah benar dengan memastikan ia usung Capres jika bergabung, andai pun itu terjadi dipastikan posisi Cawapres milik Puan Maharani, bukan Ganjar,” demikian Dedi Kurnia.
Sebelumnya, PDIP mensyaratkan posisi calon presiden (capres) apabila nanti bergabung dengan Koalisi Besar.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut bahwa tawaran itu merupakan hal wajar dan logis karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.
“PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu. Logic. Sangat rasional,” katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Silahkan baca artikel sumber di {radaraktual}
