Surabaya, rakyat menilai | Rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang seharusnya berjalan lancar justru memanas saat anggota Fraksi Partai Golkar, Freddy Poernomo, melontarkan interupsi keras dan akhirnya memilih walk out dari ruang sidang, Rabu (14/5/2025).
Sidang tersebut beragendakan penyampaian nota penjelasan gubernur terhadap Rancangan Perubahan Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun yang hadir justru Wakil Gubernur Emil Dardak, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Hal itu langsung memicu keberatan dari Freddy. Dalam nada tegas, ia menyampaikan bahwa penyampaian nota tersebut tidak bisa diwakilkan.
“Dalam Pasal 55 ayat 4, ini tidak bisa diwakilkan. Saya mengingatkan bahwa ini aturan,” ujar Freddy, lantang, saat menyampaikan interupsi di hadapan pimpinan sidang, Sri Wahyuni.
Freddy menilai ketidakhadiran Khofifah merupakan bentuk ketidaksungguhan terhadap proses demokrasi daerah. Terlebih, tidak ada surat resmi yang menunjukkan alasan ketidakhadiran Gubernur. Ia menyebutkan, Khofifah seharusnya menyampaikan secara tertulis bila berhalangan hadir.
“Harusnya, kalau berhalangan menyampaikan surat tugas berhalangan atau menerangkan sakit,” sambung Freddy.
Menurut Freddy, inisiatif perubahan perda ini berasal dari pihak eksekutif. Maka menjadi kewajiban moral dan hukum bagi gubernur untuk hadir secara langsung dalam forum resmi DPRD.
“Nota penjelasan ini wajib hukumnya disampaikan gubernur. Kalau berhalangan bisa ditunjukkan (surat tugasnya),” tandasnya lagi.
Meskipun ia mengakui bahwa dalam kondisi tertentu wagub bisa mewakili, Freddy menegaskan bahwa harus ada kejelasan dan dasar hukum yang menyertainya.
“Tapi ini aturan. Saya mengingatkan jika ini aturan,” ucap Freddy.
Sembari bergegas meninggalkan ruang paripurna, Freddy menunjukkan lembar rundown acara dari Sekretariat Dewan. Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut jelas tertulis.
“Ini tidak bisa diwakilkan,” katanya, dengan nada kecewa, sambil mengangkat dokumen tersebut.
Aksi walk out dari Freddy ini menandai sikap tegas Partai Golkar dalam menjaga marwah aturan hukum di daerah. Ia tidak hanya bicara prosedur, tapi juga menagih integritas dan penghormatan terhadap lembaga legislatif.
sumber: golkarpedia
