JAKARTA — Nama Raja Ampat kembali menjadi sorotan nasional, namun kali ini bukan karena keindahannya, melainkan karena ancaman tambang nikel yang mengepung pulau-pulau kecilnya. Di tengah gelombang itu, Ahmad Doli Kurnia, politisi senior Golkar yang juga Anggota Komisi II DPR RI, tampil menjernihkan suasana.
“Ya, karena kedatangannya ke Raja Ampat, ke Sorong itu, maka kemudian masalah ini terbuka dan karena kedatangan itu pada akhirnya ada aspirasi yang tersampaikan pada saat itu ke pemerintah pusat,” ungkap Doli.
Ia menjelaskan, keputusan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah merupakan hasil dari pendekatan lapangan yang dilakukan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Namun, Doli menekankan bahwa Bahlil tidak pernah menerbitkan izin untuk empat perusahaan tambang tersebut.
“Penerbitan IUP di Raja Ampat dipastikan bukan saat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM,” tegasnya.
Bagi Doli, keputusan Bahlil mencabut izin adalah bentuk keberpihakan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pariwisata.
“Itu bagian dari standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai wilayah destinasi utama pariwisata,” pungkasnya.
sumber: jppn.com
